Ditulis Selasa (27/11/2012)
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja menuturkan, kedatangan Jokowi, sapaan akbrab Joko Widodo kemarin merupakan kunjungan ke dua ke lembaga antikorupsi itu. Pasalnya kata dia, saat menjadi calon gubernur (cagub) Jokowi bersama cagub lainnya menandatangani pakta integritas anti korupsi, mulai dari proses pilkada hingga menjabat sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur, pada Jumat (15/06/12). Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya dari segi penindakan namun juga pada pencegahan.
"Intinya bagaimana komitmen Beliau (Jokowi) membangun good government dan clean goverment. KPK melakukan induksi tentang pandangan KPK agar membangun pemerintahan yang baik dan benar, bersih. Ini bagian pencegahan KPK. Kami berharap visi misi Beliau (Jokowi) saat kampanye kemudian menjadi Perda," kata Adnan saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Selain Adnan, Konfrensi pers itu dihadiri oleh Jokowi, Direktur Pencegahan Iswan Helmy, dan Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
Adnan menuturkan, dalam diskusi yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu KPK memberikan masukan ke Gubernur mengenai hasil penelitian KPK terkait kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta khususnya tahun 2011. Menurutnya, banyak temuan-temuan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Jokowi. Mulai masalah jalan hingga pelayanan di rumah sakit (RS). Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, dijadikan sebagai pilot project KPK. "Dan surprise buat kami, semua rekomendasi KPK diterima utuh dan ke depan grand design Beliau (Jokowi) diklopkan dengan temuan-temuan KPK. Mudah-mudahan dengan ini akan menjadi percontohan provinsi lain," paparnya.
Selain itu tuturnya, dalam forum itu KPK pun menyampaikan hasil survei integriras Pemda DKI Jakarta. Memang, tuturnya, hasilnya tidak menggembirakan yang menyangkut periode sebelumnya. Meski demikian Adnan meyakini dengan semangat Jokowi KPK berharap survei mendatang mendapatkan hasil lebih baik.
Mantan Komisionel Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengungkapkan, KPK dan Pemrov DKI juga membicarakan terkait anggaran mulai dari proses pembuatan hingga pengucurannya. Dia berpandangan, KPK menjadikan anggaran sebagai topik nyata. Pasalnya tutur dia, KPK sudah bekerja sama dengan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal anggaran di seluruh provinsi. Pemda DKI ujarnya, akan mengumumkan berapa anggaran pemerintah sehingga masyarakat bisa memonitor dan mengkritisi.
"Dari temuan KPK memang banyak mekanisme pembutan anggaran yang harus diperbaiki (di Pemprov DKI). Tekanannya adalah bagaimana partisipasi publik untuk mengurangi korupsi dalam anggaran itu. Pandangan kami sama dengan Gubernur, APBD merupakan faktor utama untuk mengawal anggaran pemerintah DKI Jakarta," bebernya.
Dalam diskusi itu kata dia, terdapat hal surprise lainnya yang disampaikan Gubernur. Pemda DKI Jakarta di era Jokowi-Basuki T Purnama, kata dia, akan membangun sistem online di semua aspek terkait pendapatan daerah. Di mana paparnya, semua restoran yang terdaftar di Jakarta akan terhubung dengan Pemda sehingga semua angka rupiah yang tertulis di bill pelanggan yang dikeluarkan restoran akan didetkeksi secara langsung. "Pola online ini lah yang kita dukung di pemerintahan daerah. Ini termasuk salah satu pencegahan," ungkapnya.
Adnan menjelaskan, selain memberikan masukan terkait pencegahan dengan pengawasan anggaran, KPK pun memberikan masukan terkait transparansi anggaran terutama dalam pengadaaan barang dan jasa. Pasalanya kata dia, transparansi itu dapat menghemat 10% anggaran provinsi. "Pemda DKI akan menanyakan berapa anggarannya di dinas-dinas terkait. Ini akan kita turunkan dalam sistem-sistem agar bagaimana tetap berlangnsung dengan bersih," ujarnya.
Dia menyampaikan, memang terjadi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya kata dia, di tahun 2008 IPK DKI 6,45. Sedangkan di tahun 2011 turun ke angka 5,15. Dia menyatakan, penurunan IPK itu menjadi tantangan bagi Jokowi dalam mengawal dan membangun Jakarta. "Itu diterima Pak Gubernur. Pemda DKI mengaku akan mengumumkan berapa anggarannya sehingga masyarakat Jakarta bisa memonitor dan mengkritisi," imbuhnya.
Dia menyatakan, KPK sengaja mengambil beberapa daerah yang menjadi perhatian publik seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Adnan berpandangan, KPK, sebenarnya ingin mengawasi integritas pencegahan korupsi di seluruh provinsi. Namun tuturnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) membuat pihaknya mengurungkan niat itu. "Karena keterbatasan KPK juga, Jawa Barat akan kita pantau, sebagian saja," tandasnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pihaknya terkejut dengan kedatangan Jokowi yang disambut puluhan awak media. Karenanya dia menilai kedatangan dan sambutan itu menjadi kabar baik terkait komitmen DKI dalam pencegahan korupsi. "Ini kabar baik saya kira," ucap Johan.
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyatakan kedatangannya kemari untuk memenuhi undangan KPK. Dia membeberkan, memang Pemprov DKI berkomitmen untuk memperbaiki dan membenahi seluruh sistem yang ada. Oleh karena itu, lanjutnya, karena penanggaran dalam hal transparansi pengadaan, mekanisme pengaduan, dan akses public terhadap informas di Pemprov DKI menjadi perhatian utama. "Inilah yang akan kita bangun. Dan dalam membenahi itu, saya juga bersyukur didampingi KPK sehingga perbaikan menjadi lebih cepat lagi. Pemda DKI berkomitmen akan mengumumkan berapa anggarannya sehngga bisa memonitor dan mengkritisi," kata Jokowi.
Terkait pelayanan publik, politisi PDIP itu mengaku, Pemprov akan perbaiki tempat-tempat yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung, seperti urusan KTP, Kartu Keluarga, dan perizinan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian juga, lanjutnya, yang kedua masalah pendapatan akan semuanya dilakukan secara online nantinya. "Dari hotel online, pajak restoran online, reklame, parkir, semuanya. Kami yakin akan naik berkali lipat nanti," ujarnya.
Dia memberkan, masalah blusukan pun terus dilakukan ke kampung-kampung dan masyarakat untuk mengetahui pelayanan publik dan melihat pemetaan. Dari pemetaan itu, pemerintah akan membenahi pelayanan-pelayanan seluruh unit SKPD."Kalau kita tidak mendengar dari masayrakat kan nggak jelas. Blusukan itu bukan jalan-jalan, saya ingin dengar masyarakat dalam hal pelayanan publik," ucapnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, terkait APBD, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memajukan Jakarta dan mencegahnya dari perbuatan korupsi.Kalau APBD DKI Jakarta tahun 2013 sudah diketok (disetuji) DPRD, Pemprov akan membuat poster yang berisi anggaran di setiap SKPD. "Ada partisipasi publik untuk mngontrol anggaran yang ada. Kalau nanti ini didampingi, disupervisi KPK, tentu saja akan berikan hasil yang jauh lebih baik," paparnya.
Saat ditanyakan terkait rilis Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak 46,7 persen, Jokowi menyatakan, masalah terkorup itulah yang akan dibenahinya. Untuk itu kata dia, pencegahan korupsi dengan integritas dan pemerintahan yang bersih terus dilakukan dalam bentuk nyata.
"Dalam rangka itu lah kita mau benahi. Karena bukan hanya dalam persepsi saja pelayanan baik tapi juga kenyartannya baik. Ini yang ingin kita perbaiki, akses publik terhadap informasi uang dan budget juga akan kami berikan. Kami tidak hanya ingin bangun persepsi saja tapi yang lain jg baik," tandasnya.
Sebelum kedatangan Jokowi, tampak sejumlah pegawai Pemprov DKI sudah bersiap-siap di Gedung KPK. Jokowi tiba di KPK tepat pukul 10.58 WIB atau dua menit sebelum waktu yang beredar lewat pesan berantai.
Pada pukul 10.55, dua mobil yakni Nissan X-Trial hitam B 1794 PQN dan Toyota Innova hitam B 1123 RFR, terlihat masuk ke pelataran Gedung KPK. Saat turun dari mobil Innova, Jokowi yang menggunakan batik coklat lengan panjang dan celana hitam, dihadang sejumlah wartawan. Dia pun tampak berlari-lari kecil memasuki lobi KPK dan hanya sempat mengucapkan "Belum tau, mungkin saja soal kemitraan. Nanti saja ya," ujar Jokowi semringah. (SABIR LALUHU)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar