Pelayanan Publik Pemkot Ambon Setengah Hati

Sabir Laluhu

Terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di bawah kepemimpinan Wali Kota Richard Louhenapessy patut diacungi jempol. Indikator yang bisa dikedepankan yakni, Pemkot menetapkan tahun 2015 sebagai tahun pelayanan publik. Pemkot menjadikan semangat dan dinamika baru untuk meningkatkan kinerja aparaturnya.

Saat pencanangannya, Wali Kota sadar bahwa pekerjaan yang dilakukan penyelenggara negara/pegawai negeri sipil (PNS) sangat berat karena pelayanan publik terkait dengan warga yang dilayani maupun yang melayani. Karena titik tumpu subjeknya merupakan manusia. Wali Kota meyakini bahwa merubah paradigma masyarakat yang dilayani dan merubah paradigma penyelenggara yang melayani sangat membutuhkan waktu.

Sejalan dengan itu, pada 12 Januari 2015 Pemkot mendapuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddi Chrisnandy sebagai pejabat nasional yang meluncurkan secara resmi tahun 2015 sebagai tahun pelayanan publik di Kota Ambon. Indikator lain dari terobosan, Pemkot menelurkan layanan pengaduan publik melalui sms ke 9386 dengan menggandeng provider ternama, Telkomsel. Atas terobosan itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa tahun lalu menjadikan Kota Ambon sebagai pilot project program Layanan Apirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Berkaitan dengan layanan pengaduan publik melalui sms ke 9386, Pemkot Ambon dalam hal ini Wali Kota Richard Louhenapessy pernah ikut andil sebagai pembicara dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) bertema “Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 2 Desember 2014. Dalam kesempatan KNPK yang dibuka Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla dan dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan serta sejumlah kepala daerah itu, penulis yang saat itu berada di lokasi penyelenggaraan menyaksikan optimisme kemajuan Kota Ambon. Walikota Richard memaparkan bebeberapa ihwal krusial.

Dua di antaranya, peningkatan transparansi di Pemkot Ambon dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Partisipasi publik ini berkaitan dengan dua poin, Pemkot Ambon membuka seluas-luasnya kritik masyarakat terhadap kebijakan pemkot. Ihwal ini berjalan berkelindan dengan media partisipasi publik lewat layanan pengaduan publik melalui sms ke 9386.

Tapi patut dicatat, dua indikator di atas dimaknai dengan melihat keberhasilan terobosan Pemkot secara makro. Secara mikro, dalam artian untuk pelayanan publik di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), contohnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), masih perlu dipertanyakan keberhasilan terobosan Pemkot dan implementasi "instruksi" Wali Kota.

Dukcapil Minim Fasilitas

Rabu, 5 Agustus 2015, selaku warga Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau saya bertandang ke tiga kantor pelayan publik. Masing-masing, kantor Desa/Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, dan Dinas Dukcapil Kota Ambon. Bila melihat tingkatan, maka tentu Dinas Dukcapil berada di atas kantor desa dan kecamatan. Persamaan yang hampir senada di tiga kantor tersebut yakni, tak terdapat alat pengeras suara, yang seharusnya bisa dipergunakan untuk memanggil warga yang mengurusi administrasi. Paling tidak dengan keberadaan alat ini akan memudahkan petugas pelayanan publik yang notabene adalah PNS, tanpa harus berteriak secara terus menerus guna memanggil nama warga.

Ada minimal lima catatan paling mencolok dari pelayanan publik di Dinas Dukcapil berkaitan dengan fasilitas pendukung (selain ketiadaan alat pengeras suara), ketaatan terhadap aturan, dan etika. Pertama, dari penghilatan dan pengamatan saya selaku warga, hanya ada dua papan pengumuman. Bagi dinas sekelas Dukcapil yang menangani lebih dari 1,5 juta jiwa warga Ambon atau lebih 200 orang/hari, tentu dua alat peraga seperti itu jelas tak cukup.

Warga menunggu di satu bangku pajang depan gedung kanan Dinas Dukcapil Kota Ambon, 5 Agustus 2015. Di belakang seorang warga yang sedang berdiri (berwarna coklat) ada satu papan pengumuman. Sementara satu papan pengumuman lainnya berada di depan kanan warga tersebut.

Kedua, di depan ruangan pengurusan awal/lanjutan administrasi kependudukan setelah dari kecamatan, semisal input data lanjutan dan pengambilan KTP elektronik (KTP-e), hanya satu bangku panjang yang bisa dipergunakan warga untuk menunggu panggilan dan antrian. Akibatnya, banyak warga berjejer ataupun duduk di atas pagar sekeliling ruangan. Ruangan ini berada di gedung bagian kanan bila kita memasuki kantor Dinas Dukcapil.

Ketiga, di gedung kanan ini tak ada petugas front office. Rabu itu, banyak warga kebingungan mau bertanya ke siapa. Di sisi lain, banyak warga menumpuk di depan pintu. Keempat, paling parah mungkin, tak adanya toilet di area pengurusan adminduk. Penulis sempat melakukan kroscek ke seorang pegawai Dukcapil yang hendak pulang sore itu, terkait keberadaan toilet. Jawabannya mencenggangkan. Toilet berada di dalam gedung. Untuk warga yang mengurusi adminduk tak disediakan. Bagaimana mungkin, fasilitas pendukung dan krusial ini tak ada di kantor sekelas Dinas Dukcapil?

Nyatanya, untuk fasilitas toilet yang bisa dipergunakan adalah milik warga yang bermukim di belakang kantor Dinas Dukcapil. Guna mencapainya, penerima manfaat pelayanan publik harus mengitari bagian samping kanan gedung kantor selebar berkisar 50 cm. Berikutnya, belok kiri menuruni anak tangga dan jalan lurus sedikit sekitar 1 meter kemudian belok kiri dan lurus menapaki pinggiran teras belakang kantor Dinas Dukcapil. Posisi toilet akan terlihat tepat di samping rumah warga.

Lorong samping kanan gedung pengurusan adminduk, menuju toilet milik warga yang bermukim di belakang kantor Dinas Dukcapil. Foto diambil pada 5 Agustus 2015.

Ketiadaan empat fasilitas pendukung (termasuk alat pengeras suara) di kantor Dinas Dukcapil Ambon jelas menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa terjadi? Apakah kepekaan Dinas Dukcapil begitu tumpul? Sebagai wajib pajak (WP) saya turut bertanya, ke mana saja uang masyarakat dipergunakan? Bukankah uang dari APBD/APBN dimaksudkan penggunannya untuk kepentingan masyarakat.

Permasalah pelayanan publik di Dinas Dukcapil, tak sampai di situ saja. Sebagai dinas yang cukup krusial di pemerintahan, Dukcapil boleh disebut turut serta menyebarkan semangat antikorupsi, kolusi, dan nepotisme atau semangat pencegahan korupsi. Di atas satu selebaran/pengumuman yang di tempelkan di kaca ruangan, tertulis bahwa warga harus mengurusi sendiri adminduk mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan KTP-e, tanpa melalui calo dan RT. Di sinilah titik permasalahan keempat.

Pada Rabu itu juga, saya dan seorang teman yang mendampingi melihat dengan mata kepala sendiri dua peristiwa yang bertolak belakang dengan pengumuman atau maklumat pelayanan di atas kertas tadi yang  tertulis "tertanda Kadis". Peristiwa pertama, seorang anak yang berumur antara 17-18 tahun datang dengan seorang PNS. Mulanya si anak tak dilayani secara mulus atau dipimpong pegawai pembuat KTP-e. Setelah si anak itu masuk dengan keluarganya yang PNS, anehnya, hampir seisi ruangan sibuk mengurusinya.

Peristiwa kedua, dua orang tua (perempuan) di antar seorang pegawai pembuat KTP-e. Di depan petugas pengimput data, pegawai tadi memperkenalkan bahwa dua orang yang dibawanya masih berstatus keluarga. Dua orang ini lebih dulu menabrak antrian yang sudah menunggu begitu lama. Tak berselang lama, petugas pengimput data tersenyum dan sempat bercanda dengan dua perempuan itu. Mereka pun dilayani dengan cepat. Seorang perempuan yang duduk di bangku langsung membuka dompetnya. Apakah benar ada lembaran rupiah berpindah tangan? Entahlah.

Permasalahan kelima, seorang petugas pria yang sedang melayani warga malah asik mengisap rokok. Saya sempat bertanya-tanya, apakah memang dibolehkan PNS yang sedang melayani warga mengisap rokok di ruangan?

Pegawai Dinas Dukcapil Ambon sedang merokok. Lihat tangan kirinya dan tumpukan puntung rokok. Foto diambil pada 5 Agustus 2015.

Patut diapresiasi dari pelayanan publik di tiga kantor di atas adalah keramahan dari para pegawainya. Keramahan itu juga menjadi kunci keberlangsungan dan keberhasilan pelayanan publik. Meski begitu, penulis sempat kaget ketika mengambil gambar komplek kantor Dinas Dukcapil dari luar. Pemandangan tak elok pun terlihat. Satu kantong kresek tampak tergantung di dua huruf terakhir pada tulisan "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

Bagian depan kantor Dinas Dukcapil Ambon, 5 Agustus 2015.

Tak sampai di situ. Kejadian pada Selasa, 11 Agustus 2015 cukup mengagetkan saya. Hari itu, ada pengumuman di atas selembar kertas yang ditempel Dinas Dukcapil di samping kiri pintu gerbang masuk. Di kertas tersebut tertulis maklumat, sistem aplikasi data base Kependudukan Capil sedang mengalami gangguan. Untuk sementara waktu perbitan dokumen kependudukan dan dokumen capil tak bisa berjalan hingga sistem bisa beroperasi lagi. Hanya saja, gangguan sistem ini seolah menjadi alasan para pegawai memilih pulang cepat dari biasanya.

Pada pukul 14.00 WIT, gedung kanan Dukcapil sudah kosong. Hanya seorang pegawai (perempuan) yang berada di ruangan. Pegawai inilah yang memberikan informasi kepada warga yang datang terkait gangguan sistem dan kapan waktu pengambilan dokumen. Pegawai ini bahkan menyampaikan, gangguan sistem aplikasi data mengakibakan lebih 200 KTP-e tak bisa dicetak per hari itu. Pegawai itu meminta warga yang akan mengurus ataupun mengambil dokumen untuk datang selang satu pekan.

Pelayanan Publik Layak Dievaluasi

Pelayanan publik hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau warga dengan sepenuh hati. Tanpa pamrih, tanpa menghitung-hitung pengeluaran. Karena penyelenggara pelayanan publik adalah pengabdi, maka apa yang diperbuatnya haruslah demi kemaslahatan masyarakat. Pada diri pengabdi terdapat rasa tanggungjawab yang tulus dari lubuk sanubari paling dalam.

Bersinggungan dengan itu, patut dikedepankan pandangan Mohammad Hatta (Bung Hatta). Bagi Proklamator Indonesia ini, rasa tanggung jawab akan hidup dalam dada, jika masing-masing pemimpin dan aparatur negara sanggup hidup dengan lebih dulu memikirkan kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik dan efektif demi memperdalam kepercayaan publik pada pemerintahan dan administrasi publik. UU itu juga menyebutkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Pasal 1 UU ini tertuang, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu penyelenggarannya yakni institusi penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksana pelayanan publik pun seharusnya melayani penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berasaskan, di antaranya, persamaan dalam perlakuan/tak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, dan fasilitas (Pasal 3).

Melihat pelayanan publik secara regulasi/arahan/instruksi Pemkot, dan makro, tentu boleh saja. Tapi baiknya perlu juga dipotret dari sisi mikro dan pelaksanaan regulasi/arahan Pemkot. Pemkot juga tak bisa mendeklarasikan diri sebagai pelaku pencegahan korupsi apabila masih ada sodoran lembaran rupiah saat pengurusan adminduk atapun pengurusan administrasi lainnya.

Pejabat tinggi atau atasan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik di setiap instansi Pemkot Ambon atapun Wali Kota, tak bisa semata-mata menerima laporan secara lisan dan tulisan di atas mejanya saja. Mereka sebaiknya bisa turun ke lapangan langsung guna melihat kinerja para pegawai.

Atau, pejabat pengawas mestinya melakukan pengawasan secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Pengawasan secara sembunyi-sembunyi dimaksudkan untuk menghilangkan distorsi informasi atau meminimalisir manipulasi informasi yang disampaikan penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya tentu saja untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. 

Demikian juga keterbukaan atas adanya kritik dan saran. Layanan pengaduan publik di Pemkot Ambon melalui sms ke 9386 baiknya semakin digalakkan ke semua tingkatan pendidikan, usia, dan pekerjaan. Pemkot selayaknya kembali memberdayakan ketua RT, ketua RW, dan kepala desa untuk menyosialisasikan kebijakan Pemkot dan layanan pengaduan tersebut. Karena kebijakan pelayanan publik tak bisa seolah-olah berada di menara gading. Atau, merasa berada di atas "langit". Kebijakan sepatutnya membumi agar masyarakat bisa turut ikut serta mengkritik, memberi masukan, dan mengutarakan saran.

Dengan keikusertaan tersebut, secara tak langsung bisa ditarik kesimpulan, masyarakat mendukung kebijakan Pemkot. Kritik, masukan, dan saran itu juga bisa dipandang sebagai evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Karena ujungnya tentu saja sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Hakim Tatik Hadiyanti, Srikandi Galak Pemberantas Koruptor

Hakim Praperadilan Suryadharma Ali

Sabir Laluhu

Gelombang praperadilan para tersangka khususnya kasus korupsi pasca putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan sudah tak terelakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasakan efeknya.

Tiga tersangka yang mereka tetapkan, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, dan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menapaki langkah Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Titik pijak gugatan, dua di antaranya ada pada penetapan tersangka dan lamanya penanganan kasus oleh KPK.

Keputusan sudah bulat. Ketua PN Jaksel Haswandi menunjuk Tatik Hadiyanti selaku hakim tunggal gugatan praperadilan Suryadharma Ali. Padahal sebelumnya PN Jaksel menunjuk hakim Martin Ponto Bidara. Meski begitu jadwal sidang perdananya masih belum diketahui.

"Untuk SDA (Suryadharma Ali) belum ada data saya (jadwal sidang perdana). Penunjukan hakim kewenangan ketua PN," kata Humas PN Jaksel I Made Sutrisna, Rabu (11/3/2015).

Made Sutrisna menambahkan, selain Suryadharma dan Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, ada gugatan praperadilan dari tersangka KPK lainnya. Senin (16/3/2015), Hadi Poernomo sudah memasukan gugatan. Sidang perdana Sutan bakal digelar Senin (23/3/2015).

"Benar (Hadi Poernomo sudah mengajukan gugatan praperadilan), tapi belum ditunjuk hakimnya jadi belum tahu kapan sidangnya," ujar Sutrisna, Senin (16/3/2015).

Sementara Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menuturkan, pihaknya sudah menerima panggilan dari PN Jaksel untuk sidang praperadilan Sutan dan Suryadharma. Untuk Hadi belum ada.

"Informasi yang masuk ke Biro Hukum ada panggilan untuk mengikuti sidang praperadilan atas nama SDA tanggal 30 maret," ujar Priharsa, Selasa (17/3/2015).

Lalu, siapa sebenarnya Tatik Hadiyanti? Bagaimana kiprahnya di dunia peradilan Indonesia? Sedikit gambaran, Tatik adalah mantan hakim PN Jakarta Barat sekaligus mantan Ketua PN Klaten, Jawa Tengah. Made Sutrisna yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. "Betul."

Nama Tatik Hadiyanti mulai menyita perhatian kala bertugas lebih dari tiga tahun sebagai hakim, Wakil Ketua PN Temanggung, dan Ketua PN Temanggung. Menangani kasus korupsi dana bantuan pendidikan sebesar Rp1,72 miliar untuk putra-putri anggota DPRD Temanggung tahun 2014, Tatik tak ragu memvonis Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung periode 1999-2004, Fatahilah Azzainy.

Rabu, 26 November 2009, Tatik Hadiyanti yang memimpin sidang menghukum Fatahilah 1 tahun 4 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan penjara, dan membayar uang pengganti dana pendidikan APBD sebesar Rp37 juta.

Tatik memang patut diperhitungkan. Namanya kian dibicarakan publik kala memimpin sidang kasus pidana terorisme jaringan Nurdin M Top, Aris Makruf, warga Dusun Lembujati, Desa Banaran, Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. Tatik selaku ketua majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada Aris Ma'ruf, di PN Temanggung, 15 Juli 2010.

Semasa di PN Temanggung, Tatik tercatat mengikuti seleksi pelatihan hakim dalam perkara korupi Angkatan IX, 2010 untuk hakim tingkat pertama. Dia dinyatakan lulus. Tak bertahan lama di Jawa Tengah, Tatik ditarik ke Ibu Kota. Berdasarkan hasil rapat Tim Promosi Mutasi (TPM) Hakim Mahkamah Agung (MA) 19 Oktober 2010, Tatik menuju PN Jakarta Barat.

Berkarir di PN Jakbar, kiprahnya kian cemerlang. Pasalnya acapkali Tatik dipercaya menangani perkara-perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Di luar kasus korupsi, Tatik juga menangani beberapa kasus di PN Jakbar mulai dari pengguna narkoba hingga penganiayaan.

Ada tiga kasus di PN Jakbar yang coba penulis hadirkan kepada sidang pembaca. Pertama, perkara penyaluran sekaligus penjualan 13 paket kecil heroin Rusni alias Oni, warga Tomang, Jakbar yang dihukum penjara selama 5 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 2 bulan. Amar putusan dibacakan Rabu, 22 Juni 2011 oleh Ketua Majelis Brahma bersama anggota Tatik dan Rifandaru E Setiawan.

Kedua, Tatik sebagai Ketua Majelis Hakim bersama anggota Brahmana dan Rifandaru E Setiawan menangani perkara penganiayaan terdakwa Muhammad Budiatin bin Entong Jiran, warga Pesing, Jakbar. Tatik memvonis Budiatin dengan pidana penjara 10 bulan pada Senin, 15 Agustus 2011.

Ketiga, selaku Ketua majelis hakim, Tatik bersama anggota Brahmana dan Rifandaru E Setiawan menghukum Zaky Syamlan, kondektur, warga negara Indonesia, pemakai shabu-shabu dengan pidana penjara selama 1 tahun, di PN Jakbar, Senin, 20 Februari 2012.

Dalam perkara-perkara korupsi, Tatik mengadili para pelakon mulai dari anggota DPR, mantan direktur jenderal (dirjen), aktor film, bupati, hingga pengusaha penyuap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Jangan tanya kemampuannya memimpin sidang. Selama meliput di Pengadilan Tipikor, Jakarta, penulis menyaksikan, Tatik terlihat lugas, tegas, dan cerdas menggali fakta. Jangan juga tanya soal saksi yang mencoba berbohong kala dipimpin Tatik. Dia jago membaca psikologi saksi dan terdakwa. Mendapati saksi berbohong, Tatik tak segan-segan memerintahkan jaksa mentersangkakan saksi tersebut.

Mari kita mulai dari suap Rp1 miliar yang diterima mantan anggota DPR dari Fraksi PPP Sofyan Usman dari pemerintah Otorita Batam yang kala itu dipimpin Ismeth Abdullah terkait pembahasan anggaran untuk Otorita Batam dalam APBN-Perubahan 2004 dan 2005.

Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim, Tatik memvonis Sofyan dengan pidana 1 tahun 2 bulan penjara disertai denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Amar putusan Sofyan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Kamis, 5 Januari 2012.

Tatik selaku hakim anggota turut menangani sidang perkara korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi dari Australia, Departemen Sosial (Depsos), 2004 dengan terdakwa mantan Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat dan mantan Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Depsos Amrun Daulay. Dalam perkara ini, majelis menghukum Amrun dengan 17 bulan penjara dan denda Rp50juta subsidair tiga bulan kurungan di Pengadilan Tipikor, Kamis, 12 Januari 2012.

Selaku Ketua majelis hakim, Tatik menghukum aktor era tahun 1980-an, Herman Felani dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan, dan ditambah uang pengganti senilai Rp1,3 miliar atau penjara selama 1 tahun, di Pengadilan Tipikor, Selasa, 17 April 2012.

Herman dinilai terbukti melakukan korupsi dalam tiga proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Pertama, pengadaan jasa filler hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta yang bersumber APBD tahun 2007.

Kedua, proyek pemeliharaan dan operasional sarana dan prasarana serta penatausahaan berkaitan dengan sosialisasi lingkungan hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta yang bersumber dari APBD tahun 2007.

Ketiga, proyek terkait produksi dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (PSA) dalam rangka sosialisasi urbanisasi melalui media elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari APBD 2007.

Berikutnya, suap pengurusan Dana Penyesuaian Infrasturktur Daerah (DPID) 2011 dan TPPU mantan anggota Banggar DPR Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati. Tatik menjadi anggota majelis hakim dalam sidang yang dipimpin Suhartoyo. Wa Ode dikenakan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU, penjara selama 14 tahun untuk dua perbuatan pidana. Amar putusan dibacakan  di Pengadilan Tipikor, Kamis, 18 Oktober 2012.


TPPU Wa Ode merupakan kasus TPPU pertama yang ditangani KPK yang divonis di pengadilan. Meski menjadi hakim anggota, Tatik mampu menggali fakta dari keterangan saksi dan bukti-bukti tanpa celah. Hasilnya, uang TPPU Wa Ode berjumlah Rp50,5 miliar disita untuk negara.

Dalam sidang Wa Ode, majelis memerintahkan JPU pada KPK mentersangkakan Wakil Sekjen Bidang Organisasi MKGR (organisasi sayap Partai Golkar) Haris Andi Surrahman yang kerap berbohong dalam kesaksiannya. Haris selaku perantara suap sudah divonis dua tahun penjara.

Publik pasti masih ingat kasus suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations/PT Cipta Cakra Mandiri (CCM) - perusahaan milik Siti Haratati Murdaya - di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dalam perkara ini dengan terdakwa Amran Batalipu selaku Bupati Buol saat itu, Tatik berposisi sebagai hakim anggota dalam sidang yang dipimpin Gusrizal Lubis.

Majelis memutus Amran terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp3 miliar dari Siti Hartati Murdaya. Amran dihukum penjara selama 7 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan selama 6 bulan, Senin, 11 Februari 2013.

Pada sidang dengan terdakwa Hartati, Tatik juga didapuk sebagai hakim anggota bersama ketua Gusrizal. Dalam persidangannya, Hartati mengaku sebagai korban dari anak buahnya, Totok Lestiyo dan Arim. Hartati berkilah uang Rp3 miliar bukan suap untuk pengurusan HGU tapi sumbangan pilkada yang diminta Amran.

Saat sidang Hartati, tim penasihat hukumnya menghadirkan Yusril Ihza Mahendra sebagai ahli. Tatik tanpa canggung mengutarakan pertanyaan kepada Yusril yang bergelar profesor apakah sumbangan pilkada bisa dibawa ke ranah pidana. Yusril menjawab uang yang diterima Amran jika dinyatakan sebagai sumbangan dalam pilkada maka itu harus diselesaikan dalam ranah pemilu, bukan ranah pidana.

Toh pada akhirnya, Hartati - pemilik PT Jakarta International Expo (JIExpo) sekaligus istri dari Murdaya Poo - dijatuhi vonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara, Senin, 4 Februari 2013. Hartati kini sudah menghirup udara segar setelah menerima pembebasan bersyarat pada September 2014.

Tatik adalah pembuat sejarah selama kasus korupsi disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Saat menangani kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun anggaran 2008 dengan terdakwa Neneng Sri Wahyuni, Tatik menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Neneng. Ini pertama kalinya seorang terdakwa divonis in absentia.

Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim, Tatik menghukum Neneng dengan 6 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider kurungan 6 bulan, dan mengembalikan uang kerugian negara Rp800 juta subsider 1 tahun kurungan, Kamis, 14 Maret 2013. Neneng merupakan Direktur Keuangan Permai Group sekaligus istri M Nazaruddin.

Selama memimpin sidang Neneng, Tatik tegas tanpa kompromi. Tatik tak segan memperingatkan saksi-saksi agar jujur dan terbuka. Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang kena batunya. Dalam sidang Kamis, 6 Desember 2012, Tatik memerintahkan JPU pada KPK segera menetapkan Marisi yang acap kali berbohong, untuk dijadikan tersangka. Marisi kini tersangka di KPK terkait kasus dugaan korupsi alkes Universitas Udayana tahun anggaran 2009.

Masih duduk sebagai ketua majelis hakim, Tatik memegang perkara Jaksa Sultoni, sang pemalsu vonis terdakwa Sugianto yang terlibat kasus narkoba dari hukuman 10 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara. Tatik menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan didenda Rp50 juta subsider kurungan dua bulan kepada Sultoni. Vonis yang dibacakan Kamis, 2 Mei 2013 ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, pidana penjara 2 tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Publik pun tentu masih ingat sepakterjang Tatik waktu menangani kasus suap pengurusan tender minyak mentah, kondesat, dan gas di SKK Migas. Tatik diamanahkan sebagai Ketua Majelis Hakim untuk perkara Komisaris PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia Simon Gunawan Tanjaya penyuap Rudi Rubiandini. Patut menjadi catatan adalah, di sidang ini turut bersaksi Rudi dan Deviardi alias Ardi (perantara Rudi). Dengan telaten Tatik bersama majelis hakim lainnya dan JPU mengurai kasus Simon.

 Sebagai contoh. Saat Ardi bersaksi, Tatik menanyakan kepada Ardi soal kedekatan Direktur KOPL Singapura Widodo Ratanachaitong (penyuap Rudi) dengan sejumlah pihak termasuk Istana, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Sekretaris Kabinet saat itu Dipo Alam. "Saudara saksi Deviardi, dalam BAP saudara menyebutkan bahwa benar berhubungan dengan Widodo Cumlaude di Australia dan punya tujuh perusahaan itu punya kedekatan dan jaringan ke Istana, Ibas, DPR, dan ke Dipo Alam. Apa benar demikian. Itu disampaikan Widodo kapan dan di mana?," tanya Tatik.

Ardi membenarkan bahwa Widodo pernah menyatakan hal tersebut. Dalam BAP itu Ardi menyebutkan Widodo pernah menelponnya dan menyampaikan soal kedekatan dan jaringannya itu seperti dalam rekaman sadapan KPK tertanggal 24 Juni 2013 pada pukul 21.03 WIB dengan durasi pembicaraan selama sekitar 15 menit. Tapi kata dia bukan hanya saat menghubungi melalui telpon. Widodo bahkan pernah menyampaikan langsung saat pertemuannya di Singapura pada April 2013.

Simon akhirnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Simon terbukti menyuap Rudi Rubiandini sebesar USD700.000 atas perintah Widodo Ratanachaitong, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 19 Desember 2013. Widodo juga disebutkan memberi suap kepada Rudi sebesar SGD200.000 dan USD200.000 tanpa melalui Simon.

Kasus Simon Gunawan Tanjaya menjadi kasus korupsi terakhir yang ditangani Tatik di Pengadilan Tipikor, Jakarta kala berkarir sebagai hakim PN Jakbar. Usai malang melintang di PN Jakbar, nasib mutasi berkata lain. Berdasarkan hasil rapat TPM MA tertanggal 4 Desember 2013, Tatik dipromosikan menjadi Ketua PN Klaten, Jawa Tengah. Belum genap setahun, pada 28 November 2014, Tatik dimutasi lagi menjadi hakim PN Jaksel.

Potret penangan kasus-kasus oleh Tatik tadi perlu diungkapkan kepada publik guna melihat potensi penanganan gugatan praperadilan Suryadharma Ali. Goresan tersebut pada ghalibnya menjadi gambaran bagaimana Tatik menilai penetapan tersangka, proses penyidikan KPK, status seseorang masuk kualifikasi penyelenggara negara atau tidak, subtansi perkara, dan pembuktiannya. Karena sebagian besar kasus korupsi yang ditangani Tatik di Pengadilan Tipikor, Jakarta merupakan hasil pengusutan KPK.

Sebagai seorang hakim kiprah Tatik tak perlu diragukan. Namun pada sisi berbeda, perlu juga menjadi catatan yakni soal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tatik ke KPK. Dari lembaran LHKPN yang dilansir KPK dalam Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn, tertuang Tatik dua kali melapor. Penulis mengaksesnya Rabu (11/3/2015).

Terakhir kali laporan disampaikan Tatik kala berstatus sebagai hakim/Wakil Ketua PN Temanggung. Dalam laporan tertanggal 27 Maret 2009, total harta kekayaannya Rp360.490.951. Ini meningkat tiga kali lipat dari laporan enam tahun sebelumnya (2003) sebesar Rp95,6 juta. Dari laporan terakhir tadi bisa disimpulkan, Tatik absen melaporkan LHKPN selama 6 tahun.

Lebih dari itu, penulis tak ingin mendahului pengadilan menyimpulkan bagaimana keberlangsungan persidangan dan putusan praperadilan Suryadharma. Karena, di tangan setiap hakim kebenaran atas keadilan yang diyakini tentu diputus berdasarkan kewenangan dan independensinya. Semoga!

Narasi Perceraian, Tanah, Perbudakan, hingga Gembong Narkoba Hakim Asiadi Sembiring

Hakim Praperadilan Sutan Bhatoegana

Sabir Laluhu 

Ranah pengadilan adalah kanvas suci bagi setiap para pencari keadilan dalam setiap objek. Ia bukan ajang penghakiman. Di tangan setiap hakim, narasi keadilan diharuskan untuk ditegakan. Pun begitu dalam gugatan praperadilan.

Hal itulah yang juga dilakukan Komjen Pol Budi Gunawan dengan menggugat praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapannya sebagai tersangka dalam kapasitas jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Mabes Polri 2003-2006, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hasilnya hakim tunggal Sarpin Rizaldi membatalkan penetapan KPK terhadap Budi Gunawan sebagai tersangka, pada Senin 16 Februari 2015.

Banyak pihak menilai, gelombang gugatan praperadilan akan dilakukan berbagai tersangka korupsi baik yang ditangani KPK maupun penegak hukum lain. Dua tersangka KPK sudah menyusul memasukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel, mantan Menag Suryadharma Ali dan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Korelasi permohonan Suryadharma dan Sutan di antaranya adalah penetapan keduanya sebagai tersangka oleh KPK.

Di bagian lain, di PN Purwokerto, Jawa Tengah, Hakim tunggal Kristanto Sahat menolak gugatan praperadilan  Mukti Ali, tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan sapi betina Kementerian Pertanian di Desa Sumbang, Kabupaten Banyumas yang ditangani Polres Banyumas. Putusan ini dibacakan Selasa, 10 Maret 2015 (Koran Sindo edisi Rabu 11 Maret 2015).

PN Jaksel sudah menunjuk hakim tunggal yang menangani gugatan Sutan yakni, Asiadi Sembiring. Sedang untuk Suryadharma dipilih Tatik Hadiyanti. Menurut Humas PN Jaksel I Made Sutrisna, sidang perdana praperadilan Sutan akan digelar Senin, 23 Maret 2015. Sementara untuk sidang perdana praperadilan Suryadharma belum ditentukan jadwalnya. Sutrisna tidak mau berspekulasi kenapa dan apa alasan Asiadi dan Titik yang dipilih.

“Penunjukan hakim Asiadi Sembiring dan hakim Tatik Hadiyanti kewenangan Ketua PN (Haswandi),” kata Sutrisna, Rabu (11/3/2015).

Jelang sidang praperadilan itu, penulis coba menelusuri narasi penanganan perkara hakim Asiadi dan Tatik. Ibarat seorang pelukis, rekam narasi kedua tertuang di atas kanvas pengadilan. Mengingat sidang Sutan bakal digelar sekitar satu pekan lagi. Penulis ingin lebih menggali rekam narasi Asiadi.

Syahdan, tahun 2008 Asiadi Sembiring menggoreskan kiprahnya sebagai hakim Pengadilan Negeri Ende, Nusa Tenggara Timur  sekaligus Wakil Ketua PN Ende hingga 20 Juni 2010. 21 Juni 2010, Asiadi naik jabatan Ketua PN Ende sampai awal Oktober 2010. Kiprahnya kemudian berlanjut di tanah Jawara. Tepatnya di PN Tangerang, Banten.

Mutasi Asiadi ke PN Tangerang didasarkan Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi (TPM) Hakim oleh Mahkamah Agung (MA) tertanggal 19 Oktober 2010. Bahkan Asiadi sempat dipercaya sebagai Humas PN Tangerang. Di sini, Asiadi bertahan hingga awal September 2014. Empat tahun di situ, radar MA menangkap sinyal kuat karakter Asiadi. Dari Hasil Rapat TPM Hakim pada 3 September 2014, Asiadi dimutasi ke PN yang sangat populer, PN Jaksel.

Sebelum semua itu, Asiadi lebih dulu berkiprah sebagai hakim PN Rantau Prapat, Sumatera Utara pada 2001.

Penulis akan mengurai hasil penelusuran sejumlah kasus yang pernah ditangani Asiadi. Kita mulai dari Ende. Di daerah tempat Bung Karno menggali Pancasila ini, ada dua kasus yang cukup menjadi sorotan.

Pertama, suap pengurusan/pembahasan APBD Kabupaten Ende TA 2007. Pada Jumat 3 September 2010, selaku Ketua Majelis, Asiadi Sembiring yang dibantu hakim anggota Ronald Masang dan AA Ngurah Budhi memvonis mantan Asisten 1 Sekretariat Daerah Ende Hendrikus Seni dengan satu tahun penjara dan denda Rp60 juta subsider satu bulan kurungan.

Kedua, selaku ketua majelis hakim, Asiadi memvonis mantan Sekretaris KPUD Kabupaten Kupang Elias Sing dengan pidana penjara satu tahun, denda Rp50 juta subsider dua bulan, dan uang pengganti Rp3,75 juta, dalam korupsi dana pengadaan logistik Pemilu 2004. Vonis ini disampaikan pada Senin, 6 April 2009, di PN Kupang.

Di PN Tangerang, sepakterjang Asiadi tidak main-main. Kasus yang ditanganinya mulai dari pemakaian narkoba, sengketa tanah, penceraian, perbudakan, hingga gembong narkoba. Publik tentu masih ingat dengan Pilot Lion Air saat itu M Nasri yang kedapatan pesta sabu di atas udara.

Selaku Ketua Majelis Hakim, Asiadi Sembiring memvonis Nasri 5 tahun penjara serta denda Rp300 Juta pada akhir 2011, atas kepemilikan dan penggunaan sabu-sabu serta empat butir ekstasi.

Yang paling fenomenal tentu saat Asiadi bersama Ketua Majelis Hakim Yuningtyas Upiek dengan anggota majelis Y Siahaan menangani perkara kepemilikan 358.000 butir ekstasi dan 48,5 kg sabu-sabu dalam 7 buah koper gembong narkoba Kweh Teik Choon, warga negara Malaysia, di PN Tangerang, 2012. Kweh Teik Choon divonis 20 tahun 11 September 2012. Tapi Asiadi bersamam dua hakim lainnya  meloloskan Kweh dari tuntuan vonis mati.

Asiadi pernah menangani kasus perceraian pasangan Legi Tjiptaadi (suami) versus Ida Yantie Halim (istri) yang divonis, Januari 2013. Bagi civitas UIN Syarif Hidayatullah, nama Asiadi mungkin tidak asing. Dia pernah menangani perkara perdata dengan Perkara Nomor : 559/G/2013/PN. TGR terkait Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 Tahun 2011 atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Penggugatnya adalah Yayasan Perguruan Islam Triguna Utama (YPITU), Nurdin Idris, dkk. Pihak tergugat dalam hal ini Kementerian Agama & UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Duduk sebagai hakim anggota, Asiadi bersama Ketua Majelis Hakim Rehmalem Perangin-Anin dan Hakim Anggota Damanik pada  26 November 2013, memutus 4 hal. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat YPITU, Nurdin Idris, dkk. Kedua,  Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 Tahun 2011 atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, Kementerian Agama dan UIN Jakarta selaku tergugat diharuskan secara tanggung renteng membayar kepada penguggat sebsar Rp200 juta. Keempat, tergugat juga harus membayar kerugian materiil senilai Rp33,9 miliar. UIN Jakarta sempat menenggarai ada aroma tidak sedap dalam putusan ini.

Nampaknya, Asiadi memang akrab dengan sidang perkara narkoba. Selaku Ketua Majelis Hakim, Asiadi Sem­biring memvonis pemilik shabu lebih dari 5 gram Pissamay Chan­tanam, perempuan warga negara Thailand, dengan penjara selama 9 tahun  dan denda Rp1 miliar subsider 2 bulan, pada Senin, 10 Maret 2014. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU, 12 tahun penjara dan denda Rp1 milyar subsider 4 bu­lan.

Tangan dingin Asiadi tak berhenti di situ. Dia dipercayakan menangani pidana perbudakan terhadap 62 buruh dengan terdakwa Yuki Irawan, pemilik sekaligus pimpinan pabrik kuali. Selaku Ketua Majelis Asiadi Sembiring memvonis terdakwa Yuki dengan pidana penjara selama 11 tahun ditambah denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Selasa, 25 Maret 2014.

Sayangnya, majelis yang dipimpin Asiadi itu menolak tuntutan denda berupa pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban yang diajukan JPU sebesar Rp.17.822.694.212. Vonis penjara dan denda itu jelas lebih ringan. Pasalnya, JPU menuntut pidana penjara 13 tahun dan dendar berupa restitusi Rp.17.822.694.212.

Kasus perbudakan ini menjadi sorotan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Kasus ini bisa dibilang sebagai puncak narasi Asiadi di PN Tangerang.

Jadi, tidak aneh memang, setelah dimutasi menjadi hakim PN Jaksel, Asiadi langsung diserahkan sejumlah perkara untuk diadili. Kiprah Asiadi mulai menarik perhatian di PN Jaksel saat menangani tindak pidana penipuan sebesar Rp53 miliar atas nama terdakwa Rusmadi Als Adiyansayah Bin Iwansyah (34). Sidang perdana kasus ini berlangsung Januar 2015. Dalam kasus ini Asiadi, duduk sebagai anggota majelis hakim dengan Ketua Majelis Hakim I Ketut Tirta dan anggota majelis Yanto.

Berikutnya, gugatan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.548/XII/ARB.BANI/2013 terkait sengketa antara PT Truba Jaya Engineering (anak usaha PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk) dengan  PT Adhi Karya Tbk. Selaku Ketua majelis hakim, Asiadi menolak permohonan PT Truba Jaya Engineering selaku pemohon untuk seluruhnya, Senin (9/2/2015). Sengketa itu sendiri berkaitan dengan pengerjaan proyek listrik milik PT PLN (Persero) di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

Asiadi kadung bersentuhan dengan penanganan perkara narkoba. Lepas dari PN Tangerang, Asiadi dipercaya PN Jaksel menangani perkara kepemilikan/menguasai 13 Kg lebih ganja kering terdakwa pasangan suami isteri (Pasutri) Achmad Hudayana als Bob dan isterinya, Tuti Alawiyah als Titi bersama terdakwa Jainul Arifin als Jack. Sidang perdana kasus ini dilaksanakan di PN Jaksel, Kamis, 5 Maret 2015.

Jejak Asiadi sebelum berlabuh di PN Jaksel memang tidak asing. Humas PN Jaksel I Made Sutrisna membenarkan, saat disinggung apakah Asiadi adalah mantan Ketua PN Ende dan mantan hakim PN Tangerang sebelum dimutasi ke PN Jaksel. “Betul.”

Narasi panjang penanganan perkara Asiadi berikutnya adalah menangani gugatan praperadilan Sutan Bhatoegana vs KPK. Patut ditunggu apakah Asiadi akan mengikuti jejak putusan Sarpin Rizaldi? Atau apakah akan menapaki jalan yang diambil hakim Kristanto Sahat?. Dalam arti berbeda, apakah Asiadi akan mengukuhkan PN Jaksel? Atau malah bercermin pada PN Purwokerto?

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan, KPK akan hadir dan menyiapkan argumentasi untuk menjawab gugatan praperadilan Sutan. Proses penyidikan kasus suap dan/atau gratifikasi Sutan pun tetap berjalan.

Razman Arif Nasution, kuasa hokum Sutan, pun menyatakan kesiapan yang sama. Bahkan Sutan diagendakan memberikan keterangan dalam sidang guna menjelaskan semuanya yang bisa mengabulkan gugatan.

Sekali lagi, di tangan majelis hakim keadilan dipercayakan ada. Paling tidak dalam memutus perkara di pengadilan. Memang bukan kebenaran dan keadilan absolut yang ingin dicapai. Tapi, keadilan bagi para pencari keadilan yang tak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Sekedar menjadi catatan, penulis ingin menghadirkan ke sidang pembaca sedikit tentang bagaimana dengan ketaatan Asiadi Sembiring sebagai pegawai negeri atau penyelenggara dalam pelaporan serta keterbukaan harta kekayaan.

Asiadi tercatat pertama dan terakhir kalinya melaporkan harta kekayaannya pada 5 Juli 2001. Saat itu belum ada KPK, laporannya disampaikan ke Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN). Dalam laporan tersebut, Asiadi tercatat sebagai hakim PN Rantau Prapat. Total hartanya sebesar Rp261.336.348.Data ini diakses dari laman Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn , Rabu, 11 Maret 2015. Bila melihat kurun pelaporan LHKPN tersebut, berarti hingga Maret 2015 ini, Asiadi absen melaporkan hartanya selama 14 tahun.

Pada edisi berikutnya, penulis akan menghadirkan tulisan terkait hakim tunggal gugatan praperadilan Suryadharma Ali, Tatik Hadiyanti. Dia adalah mantan hakim PN Jakarta Barat dan mantan Ketua PN Temanggung, Jawa Tengah. Untuk gambaran awal, Tatik dikenal sebagai Srikandi yang "galak" dalam penanganan perkara-perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Janji Pudar Pemberantasan Korupsi Jokowi

Sabir Laluhu

Pria kelahiran Solo, 21 Juni 1961 itu melempar senyum dan terus melambaikan tangan saat tiba di Kavling C1, Jln. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pimpinan dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sumringah pada pagi, Kamis, 26 Juni 2014 itu. Para jurnalis menyapa Wong Solo itu, "Pak Jokowi, sehat?". Sapaan berbalas senyum dari sang empunya nama, Joko Widodo. Di hari yang sama pasangannya, calon wakil presiden nomor urut 2, M Jusuf Kalla (JK) juga hadir di KPK pada waktu berbeda.

Meski kepentingannya untuk verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai calon presiden, Jokowi turut melakukan sejumlah hal. Pertama, membahas agenda pemberantasan korupsi yang dituangkan KPK dalam 8 Agenda di Buku Putih. Kedua, Jokowi-JK menegaskan janji dan komitmennya, memperkuat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketiga, upaya pelaporan LHKPN seluruh jajaran pembantu presiden nanti dan menciptapkan aparat pembantu presiden yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keempat, makan siang bersama pimpinan dan jajaran KPK. Bahkan saat makan siang itu, Jokowi rela hanya menggunakan tangan tanpa sendok sebagi wujud kesederhanaannya.

Verifikasi LHKPN dan perbincangan disertai makan siang di meja bundar itu sangat hangat. Pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, dan Bambang Widjojanto bahkan melempar canda. Tawa mereka begitu lepas. Apalagi KPK sudah mendengar dan mencatat janji Jokowi yang begitu meyakinkan. Selepas verifikasi dan makan siang, Abraham rela mendampingi Jokowi menyampaikan konferensi pers terbuka di depan tangga Gedung KPK.

"Sedikit menyinggung, tadi sebelum keluar kami menyampaikan hal-hal berkaitan dengan KPK. Yang pertama, kami Jokowi-JK sangat mengapresiasi kerja KPK selama ini. Yang kedua, kami ingin menyampaikan mengenai dukungan kami kepada KPK ke depan. Ke depan KPK ini perlu diperkuat. Anggaran (KPK) perlu ditambah, kalau ekonomi kita bagus bisa sampai meloncatnya mungkin perkiraan saya kurang lebih bisa 10 kali," kata Jokowi saat itu.

Abraham yang berada tepat di samping kanan Jokowi tersenyum. Seolah memberikan tanda akan munculnya harapan KPK akan makin kuat di tangan Jokowi-JK. Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta, bahkan menyinggung masalah sumber daya manusia (SDM) KPK. Terutama penyidik lembaga antikorupsi tersebut. Janjinya lumayan muluk.

"Kemudian memperbanyak penyidik yang ada. Saya kira ribuan-lah perlu ditambahkan agar kekuatan KPK betul-betul sebagai institusi yang betul-betul begitu kuat. Karena di depan kami sudah menyampaikan kami sangat menghargai dan apresiasi apa yang sudah dikerjakan KPK selama ini," imbuhnya.

Politikus PDIP ini sempat dengan santai mengutarakan kebocoran anggaran. Bahkan, kata "bocor" dia ungkap berkali-kali untuk menyinggung pernyataan lawannya, Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan, antisipasi kebocoran anggaran itu salah satunya dengan cara penguatan KPK.

"Ya tentu. Penguatan (KPK) itu untuk mengantisipasi yang bocor, yang bocor, yang bocor itu," tandas Jokowi.

Apa yang disampaikan Jokowi di KPK mengingatkan publik atas visi-misi pasangan Jokowi-JK, Nawa Cita. Pasangan ini sejak kampanye, pelantikan, dan usai pelantikan menegaskan visi yang mereka usung adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi itu pun ditegaskan sebagai sebuah Jalan Perubahan.

Janji penguatan KPK dan pemberantasan korupsi digulirkan untuk menarik simpati rakyat. Betapa tidak, KPK seolah menjadi daya tarik. Apalagi track record lembaga yang kini berusia 11 tahun itu sangat mentereng. Para tersangka yang sudah ditetapkan statusnya tidak mungkin dicabut dengan SP3. 100 % kasus yang dibawa ke pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan, para terdakwanya berhasil masuk jeruji besi.

Dalam paparan visi dan misi yang diajukan saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke KPU, Senin, 19 Mei 2014, pasangan Jokowi-JK menyebutkan, ada sembilan agenda prioritas dalam Nawa Cita.

Dua di antaranya, pertama, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kedua, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

28 Januari 2014, lonceng 100 hari pemerintahan Jokowi-JK dalam balutan Kabinet Kerja berbunyi. Pertanyaan besarnya, bagaimana aplikasi janji mereka? Dalam bidang hukum, khusus pemberantasan narkoba, publik patut mengacungkan jempol. Melalui Kejaksaan Agung (Kejagung), pemerintah mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkoba pada Minggu, 18 Januari 2014.

Janji membangun tata kelola pemerintahan yang bersih Jokowi kian terang saat dia melibatkan KPK dan PPATK dalam penelusuran rekam jejak calon menterinya. Sejumlah nama yang diberi catatan merah dan kuning oleh KPK langsung disingkarkan Jokowi.

Sayangnya, janji menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, malah menjadi samar saat Jokowi secara mendadak menujuk Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal. Padahal Jokowi mengetahui jenderal polisi bintang tiga itu mendapat catatan merah dari KPK dan potensi kasusnya besar.

"Langkah pemerintahan baru mesti dilhat terutama berkaitan dengan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," tegas mantan Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas.

Dua pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain menyatakan, selama ini KPK hanya dijadikan komoditas janji dalam pemilu presiden. Tapi, janji itu sering kali terlupakan saat pemerintahan, digawangi presiden-wakil presiden hasil pemenang pemilu, berjalan. Termasuk pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Zulkarnain, integritas presiden dan wapres harus menjadi integritas lembaga dan para pembantunya. Perkataan dan perbuatan harus menjadi satu kesatuan untuk membangun kekuatan dan nafaf mencegah terjadinya korupsi. Zulkarnain mencatat, janji Jokowi untuk memperkuat KPK termasuk mengatasi kekurangan penyidik dan kekurangan anggaran. 

"Yang penting adalah keinginan untuk memperkuat KPK. (Tapi) jangan sekedar janji," imbuh Zulkarnain.

Jejak janji samar, kalau tak ingin disebut pudar, yang disampaikan Jokowi-JK dan partai pengusungnya kian menganga saat Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kian pudar saat Jokowi lebih memilih menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri bukan membantalkan pencalonannya. Pun juga dalam menyikapi penangkapan dan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk menyikapi kisruh KPK-Polri. Pertama, Presiden sesungguhnya lebih mudah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Di sisi lain, Komjen Pol Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai plt Kapolri tidak punya kewenangan yang besar sebagai plt.

Kisruh KPK-Polri akan menimbulkan semangat kerja yang tidak efektif bagi jajaran Polri sendiri. Dengan pembatalan Budi Gunawan sebagai Kapolri maka Jokowi juga harus memerintahkan yang bersangkutan untuk melanjutkan proses hukum di KPK. Karena bagi Komaruddin, Presiden harus tegas demi kepentingan bangsa yang lebih besar dibanding pribadi-pribadi. Apalagi menurut dia, Budi Gunawan sendiri bukan urusan institusi Polri.

"BG itu tersangka yang korup dan korup itu urusan pribadi. Makanya lembaga Polri harus diselamatkan dan pemerintah harus didorong lemabaga KPK diselamatkan," kata Komaruddin.

Poin kedua, lanjut Komaruddin, publik akan menunggu kerja Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi. Ketiga, Jokowi selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harusnya mengambil tindakan tegas dan berani. Karena publik menunggu Jokowi menjalankan amanat rakyat begitu besar dan terganjal oleh anak buahnya yakni aparat kepolisian.

Langkah berani Jokowi juga perlu dikaitkan dengan sejumlah saksi perwira Polri yang tidak hadir sebagai saksi Budi Gunawan saat dipanggil KPK. Jokowi harus memerintahkan para perwira polisi hadir memenuhi panggilan KPK.

"Paling tidak Jokowi itu kan punya kewenangan sebagai Presiden. Dia hasil pemilu maka dia harus memihak kepada rakyat. Bangsa jangan terganjal masalah pribadi. Sebab, jangan-jangan masalah pribadi ini kan," tandas Mantan Anggota Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim 8) ini.

Rekam janji Jokowi juga dicatat Direktur Eksekutif Pukat UGM Yogyakarta Zainal Arifin Muchtar. Dia menyatakan, kalau dibuka kembali janji-janji yang disampaikan Jokowi ketika kampanye maka janji tersebut di antaranya Jokowi akan memilih orang baik di kepolisian dan kejaksaan, serta menguatkan KPK. Tapi janji Jokowi itu sudah berada entah di mana. Publik pasti akan menagih peran serta Jokowi dalam penegakan hukum terutama penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Khusunya untuk menyelesaikan dengan tegas kisruh KPK-Polri.

   

"Kalau kita bandingkan dengan kasus yang hampir sama, maka SBY lebih baik dari jokowi. Mumpung masih ada waktu, Jokowi bisa insaf, selamatkan KPK, pemberantasan korupsi, selamatkan Indonesia," ucap Zainal.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai, apa yang disampaikan Jokowi dalam menyelesaikan kisruh KPK-Polri tidaklah memberikan solusi kongkrit. Jokowi tidak berani berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi dan sengaja membuat konflik berlangsung lama. Menurutnya, yang dibutuhkan rakyat adalah seorag presiden bukan petugas partai.

"Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari sekedar Ketua RT. Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi," tutur Anis yang juga bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

Benarkah negara-bangsa ini akan menuju jalan perubahan atau publik sedang menyaksikan janji pudar Jokowi yang terus berubah-ubah tanpa arah? Publik tentu masih menunggu janji Jokowi itu kembali bersinar. Karena, kepemimpinan Jokowi-JK bukan sekedar 100 hari, tapi 5 tahun.

Busyro: Saya Tak Punya Prestasi Pribadi di KPK

Sorot matanya tajam dan mimik muka serius tak menghilangkan kesan santai dan humoris yang dimilikinya saat menerima penulis di lantai tiga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria itu, M Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan KPK yang purnabakti per Selasa 16 Desember 2014. Di sela-sela persiapan admintrasi dan merapikan barang-barang untuk dipulangkan ke Yogyakarta, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini bertutur tetang sepakterjangnya selama empat tahun di KPK. Termasuk soal peluangnya terpilih kembali sebagai pimpinan saat DPR melakukan pemilihan Januari 2015.

Tampil mengenakan kemeja putih lengan panjang bergaris, celana hitam, dan berkacamata, Busyro (B) lebih sering bercanda dan tertawa. Di tengah keseriusan wawancara, dia sempat menawarkan kopi jahe. Pria kelahir Yogyakarta, 17 Juli 1952 ini mengaku tak punya prestasi pribadi selama menjadi pimpinan KPK. Berikut petikan wawancaranya, Selasa 16 Desember 2014 malam. Sebagian isi wawancara sudah terbit dengan berita feature di Koran Sindo edisi Senin 22 Desember 2014, “Akhir Masa Jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas - Lahan Membangun Negeri Bukan Hanya di KPK”.

Hari ini, Selasa (16/12) adalah tugas terakhir anda sebagai pimpinan KPK. Apa momen yang paling berkesan selama menjadi pimpinan empat tahun?

(B): Itu terkait korbis KPK ngga? Pencegahan dan penindakan?

Pokoknya semua berkaitan dengan tugas Anda selama di KPK...

(B): Momen ketika KPK menangani perkara traveler cheque dan Nazaruddin. Traveler cheque itu kan menarik, bagamaimana seseorang terbukti menerima, sesorang yang dipromosikan ke posisi strategik di BI melalui proses-proses transaksi suap. Suap itu hubungannya dengan politisi lalu ada swasta. Nah di mana pusat menariknya? Politisi, DPR kan. Berapa fraksi waktu itu. Lalu ada swasta. Lalu yang menarik orang yang dipromosikan lewat cara-cara yang transaksional itu guru besar senior dari kampus besar. Jadi tiga-tiganya menarik kan.

Bahwa DPR banyak fraksi, Miranda Goeltom itu guru besar senior dari kampus besar. Artinya bukan kelas bawah itu loh. Ada tiga cluster. Ini kan menggambarkan kebijakan di dewan gubernur BI yang terkait otoritas mengenai moneter, itu kan menjadi menarik dengan orang yang dipromosikan dengan cara-cara yang transaksional, cara-cara melanggar yang terbukti tpk (tindak pidana korupsi).

Dengan demikian sasaran dari korupsi itu kan sampai kepada yang merupakan jantung perekonomian negara dan marwahnya negara di bidang moneter, yaitu BI. Yang secara institusi sekaliber BI, sepenting BI, sesentral BI, itu kan bang sentral istilahnya, harus dijaga oleh semua orang-orang yang memiliki posisi-posisi tercerahkan, politisi, guru besar tadi, dan bank swasta tadi. Nyatanya kan nggak. Ini momentum paling berkesan, satu.

Yang kedua, Nazaruddin. Nazaruddin ini kan bermula bukan dari Nazaruddin-nya. Tapi ketika kami mengikuti kasus yang di Surabaya kemudian dari situ ditemukan peran Mindo Rosalina (Mindo Rosalina Manulang, mantan Direktur Marketing Permai Group) kemudian terkait dengan si Nazaruddin. 

Ha, dari kasus Nazaruddin itu kan kemudian di awal itu masih ada Pak Chandra (Chandra M Hamzah, mantan wakil ketua KPK) loh. Saya masih menemani Pak Chandra malam mesti harus nungguin, monitoring itu. Saat terungkap di awalnya, oh kasus ini bakal menarik. Nah ternyata betul.

Menariknya di mana? Kembali swasta, kasus Surabaya, Mindo, terus Nazar. Di mana Nazar menariknya? Karena Nazar bendahara partai berkuasa. Jadi sejak awal itu kami sudah, wih ini guritanya, betulkan? Tapi semakin mengguritanya besar kan semakin resiko politiknya besar juga.

Di mana resiko politiknya? Ketika perkara ditangani, di tengah gejolak KPK saat itu, kita cepat melakukan penyitaan dan segala macam. Kemudian kan Nazar bisa keluar kan ke Singapura. Mulai dari Singapur kan bernyanyi dan seterusnya. Sampai-sampai (di tv Nazar menyebutkan) ini flashdisk ini, di sini ada foto Chandra Hamzah menerima duit, karena ke rumah menjadi tamu saya. Sampai sekarang kan ngga ada.

Ada profesor OC Kaligis waktu itu pengacaranya juga mengatakan itu. Nah kemudian di sini kan kemudian goncang waktu itu. Kegoncangan itu menarik justru ketika kami dibaca, wah ini KPK ini seperti ini terus kepercayaann (publik) nggak stabil loh. Orang luar membaca itu. Maka bersatulah, bersekutulah mantan Panglima TNI Jenderal Endriarto Sutarto dengan teman-teman masyarakat sipil, ada Alex, ada Asep, teman-teman ICW kan, ada Rini.

Terus kemudian mereka datang ke sini menawarkan, sudahlah bapak-bapak KPK tidak usah terlalu ini, biar nanti kami yang menangani. Nah kemudian voulenteer itu mereka kemudian menjadi semacam advokatnya KPK.

Jadi kasus Nazar ini ada dua hal yang menarik. Nazar sebagai bendahara partai berkuasa tapi kemudian membawa dampak terhadap terpanggilnya kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Itu artinya signifikansinya apa? Bahwa KPK sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda-agenda masyarakat sipil sehingga mereka perlu untuk memberikan advokasi.

 
Apa perasaan anda meninggalkan lembaga ini?

(B): (Menarik nafas dalam beberapa detik). Oh ya anu, apa namanya, saya kira sudah saya sampaikan, itu ada perasaan apa. Me...me...me...merasa berat. Merasa berat berpisah dengan lahan yang penuh lika-liku, penuh jalan licin. Itu. 

Apa tugas dari amanah ini yang belum anda selesaikan?

Oh ada, ada. Satu di bidang penindakan. Kami belum sempat mencoba untuk meng-inline-kan proses-proses penindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk kasus-kasus yang ada TPPU-nya dengan kepentingan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan kerugian perdata yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP.

Pasal ini memberikan hak kepada masyarakat yang dirugikan secara perdata akibat TPK (tindak pidana korups). Nah, dalam konteks ini kan ada kasus alkes Banten. Tadi saya cek belum masuk ke sana (penerapan Pasal 98 ayat (1) KUHAP) karena ternyata memang rimba raya dari bukti atau evidensinya itu masih harus dibenahi.

Dari situ kalau kasus alkes atau kasus sejenisnya misalnya seperti kasus sapi, itu kemudian masyarakat (perlu) dididik untuk kemudian ikut mengajukan gugatan berdasarkan pasal tersebut. Gugatan itu bisa diajukan ke Pengadilan Negeri, misalnya kasus itu ke Pengadilan Negeri Jakarta. Nanti pengadilan negeri nanti memerintahkan majelis pengadilan tipikor yang menangani perkara pokoknya, kemudian lihat dari hukum acaranya bisa masuk nggak dikaitkan dengan waktu yang tersedia. 

Kalau waktu masih memungkinkan, maka gugatan itu bisa didaftarkan kemudian dijadikan satu dengan rancangan atau rentutnya jaksa KPK. Tapi sampai hari ini belum. Karena belum memungkinkan karena proses penyidikannya belum sampai ke sana. Kemudian juga masyarakatnya masih mempersiapkan diri.

Kita sudah membantu masyarakat bagaimana menghitung social coast of corruption itu. Itu sumbangan besar dari dosen ekonomi UGM Pak Rimawan Pradiptiyo, sama dosen ekonomi Unpad. Jadi sudah ada buku yang kita sampaikan ke jaksa-jaksa itu. Anda pelajari ini dulu, sehingga nanti ada gugatan Pasal 98 ayat (1) KUHAP itu mereka sudah tahu. Kalau nanti itu dijalankan, wiiih prestasi yang luar biasa.

 
Januari 2015 nanti DPR akan memilih capim antara anda dan Roby Arya Brata. Kalau terpilih lagi yang belum selesai tadi mau anda laksanakan?

(B): Terpilih atau tidak terpilih program itu akan dijalankan. Karena itu bukan program saya, (tapi) program KPK. Jaksa-jaksa sebagian sudah kita kondisikan, sudah kita training di Sentul 2 hari 1 malam, kita undang jaksa senior di Kejaksaan Agung, kita undang Rimawan Pradiptiyo itu.
 
Anda punya prestasi pribadi. Anda peraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2008. Lalu selama di KPK, sebenarnya apa prestasi penting anda secara personal?

(B): Itu akan lebih bagus kalau yang mendiskusikan bukan saya. Tapi kan ngga keliru juga saya mengatakan bahwa saya sudah lakukan proses-proses yang menjadi bagian dari menempatkan KPK ini yang dia terlahir dari buah reformasi.

Reformasi itu kan gerakan ideologi. Ideologinya apa? Ideologi kerakyatan. Mengapa Ideologi kerakyatan? Karena rakyat ditipu secara terus menerus selama 32 tahun oleh rezim yang otoriter nyaris totaliter, antidemokrasi, dan anti HAM. Semua dikooptasi bahkan juga dihegemoni secara simultan. Nah akibatnya terjadi situasi yang korupsinya sistemik.

Sehingga ketika ada pembentukan KPK sebagai buah reformasi, itu kan wujud dari gerakan-gerakan ideologi perlawanan. Gerakan perlawanan dan pembebasan rakyat dari sistem yang korupsi, sistem politik atau sistem kekuasaan yang korup. Itu KPK lahirnya tidak bisa dibaca kalau tidak dibaca seperti itu.

Prestasi pribadi anda di KPK apa?

(B): Nanti lewat situ dulu. Karena sepereti itu tadi, ketika saya masuk, saya baca betul masuk ke KPK untuk apa sih. Oh, KPK bacaan saya terhadap UU KPK, historikal KPK dibentuk seperti tadi.

Maka begitu masuk, ketika sudah mempunyai satu design konsep bahwa KPK itu sebuah gerakan pemberantasan korupsi tapi harus memiliki ruh ideologi. Ideologi kerakyatan untuk membebaskan rakyat dari sistem yang korup. Sistem yang korup ada? Ada banget.

Semua pilkada itu mana yang tidak korup, mana yang tidak manipulasi. Baik manipulasi duit atau manipulasi lewat model pendekatan-pendekatan dengan politik oligarki. Siapa yang menjilat elit politik, goblok atau pintar, terpilih.

Sehingga mobilitas orang yang masuk politik itu karena didukung, karena patron. Bukan karena kemampuan, kompetensi pribadi yang teruji. Nah, orang yang masuk politik karena patron sama halnya dengan orang yang maju bisnis karena patron. Jadi bukan karena self independensi yang didukung profesionalisme. Beda loh. Banyak kan pengusaha Cina yang sukses karena profesional dan tidak mengandalkan patron.

Maksudnya begini, prestasi personal anda di KPK itu apa?

(B): Saya tidak bisa menjawab itu, personal loh. Wong di sini kerjanya kerja kolegial kok.

Beberapa pihak menyebut anda sebagai pimpinan peletak ideologi dan penyempurna pencegahan di KPK. Anda juga yang menggagas integrasi pencegahan dan penindakan di KPK secara simultan. Apa benar demikian?

(B): Ngga, ngga benar itu. Ngga. Ge-er aku. Ngga benar itu. Di sini sudah terbangun, saya masuk itu tinggal nimbrung aja. Kalau di KY yes, kalau di KPK ngga. Di KPK sudah terbangun loh sejak periode pertama.

Anda ditunjuk dan dilantik sebagai pengganti Pak Antasari Azhar oleh Presiden SBY pada 20 Desember 2010 hingga 2011, karena “sebuah kegentingan” dan bukan keinginan anda pribadi. Apa yang anda perbuat untuk kembalikan marwah KPK saat itu?

Menghidupkan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Dan, meng-inline-kan kekuatan masyarakat sipil yang dibaca sebagai masyarakat keadaban. Kalau orang DPR sebagian memahami masyarakat sipil itu LSM, LSM itu ICW. Kan konyol itu. Kan ada YLBHI, Kontras, Imparsial, dan lain-lain. Itu (pemahaman sebagian anggota DPR) pikiran-pikiran yang harus ditolong itu.

Banyak serangan yang datang saat anda jadi pimpinan. Misalnya, ada tudingan bahwa anda berusaha halangani penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang. Nazar pada 2011 menuding anda mengumbar janji tersangka baru wisma atlet sebagai bargaining untuk jadi ketua KPK lagi saat uji kepatutan dan kelayakan Desember 2011 melawan Abraham Samad cs. Bagaimana anda banyak senyum hadapi serangan-serangan tersebut?

(B): Di sini, nggak ada yang bisa menghalangi. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memaksakan seseorang agar dijadikan tersangka. Ndak ada itu. 

Loh, saat Desember (2011) itu saya ngga mencalonkan, wong diperpanjang kok. Nah soal tudingan Nazar, saya waktu itu kan masih ketua KPK toh. Saya baca di berita bahwa saya mau diundang Komisi III mau ditanya bersedia nggak untuk dikompetisikan dengan 4 yang lain, Abraham cs.

Nah waktu itu saya sudah sadar saya mau disembelih nih. Mengapa? Karena pidato kebudayaan saya di Taman Ismail Marzuki sedemikian rupa di-blow up oleh Sindo, Kompas, Tempo, dan lain-lain kan. Nah sehingga kan kebakaran jenggot itu teman-teman DPR.

Sebelum penuhi undang tadi, saya minta pendapat dari dalam, saya minta pendapat Pak Chandra waktu itu, terus juga dari Alex dan Asep teman baik saya di KY, bagaimana kalau aku nggak datang. (Mereka jawab) aku setuju sih mas, tapi posisi mas BM (Busyro) ketua KPK loh, kalau diundang DPR nggak datang kan institusi KPK nanti di-bully. Demi lembaga saya datang. Jadi saya datang itu siap untuk di-idhul kurban-kan, disembelih gitu loh. Siap sekali saya.

Tapi ketika ditanya apakah anda siap maju terus, saya jawab siap. Wong putusan MK, jabatan itu ya empat tahun, bukan kayak DPR paruh waktu, PAW. Itu nggak. Kemudian yang kedua, ketua dipilih atau tidak. Saya bilang, saya siap jadi makmum, artinya siap jadi wakil ketua. Tapi kalau dipercaya masih jadi ketua, saya juga siap.

Jadi untuk apa saya berkampanye. Jadi kalau ada orang beropini bahwa saya kampanye supaya dipilih jadi ketua KPK, oh saya sudah jadi ketua KPK waktu itu kok. Jadi itu (tudingan Nazar) tidak punya pijakan historis itu loh. 

Saat jabat sebagai pimpinan KPK, baik KPK 1 tahun maupun wakil ketua 3 tahun, anda sering mengritik secara keras parpol dan DPR. Misalnya, DPR menggergaji kewenangan KPK (salah satunya dalam RUU KUHAP/KUHP); lihat saja nanti PKS atau KPK yang lebih dulu bubar atau PKS bukan partai malaikat; politisi DPR itu bromocorah (bajingan/bandit/bangsat/penjahat/preman) politik, parpol jadi ladang pembibitan koruptor; dsb. Kenapa anda sering begitu keras mengomentari parpol dan DPR?

(B): Soal sikap kritis saya kepada DPR dan parpol. Itu biasa aja kok. Kalau saya katakan parpol itu kan tidak semunya. Kecuali saya katakan semua parpol itu sumber korupsi, itu baru ada parameter. Harus ada metodologis yanga akuntabel. Saya kan tidak mengatakan semua parpol.

Jadi ada parpol yang jadi sarang koruptor, jelas toh. Tadi ada yang saya katakan Partai Demokrat, lewat Nazaruddin sebagai bendaraha kan sabetannya kena kanan kiri kan. Fakta kan itu. Kemudian, traveler cheque, hampir semua fraksi kan. Karena DPR itu representasi dari parpol, faktanya menunjukan yang traveler cheque itu ada 25 loh anggota DPR yang terpidana hampir dari semua fraksi, termasuk fraksi ABRI yang masih ada waktu itu.

Pembubaran PKS, itu karena ada sidang di DPR. Di situ Fahri Hamzah mengatakan bahwa “yang menyatakan pembubaran KPK itu bukan Pak Marzuki Alie, tapi saya”. Nah lalu di situ saya meminta pendapat Pak Chandra Hamzah, gimana nih, dia jual aku beli, boleh nggak. Kata Pak Chandra, silahkan Pak. Nah saya tanggapi. 

Saya nanggapinya dengan kalem aja, Pak Fahri yang saya hormati, saran saya kalau mau membubarkan KPK, tempuh aja jalan demokrasi lewat Komisi III kemudian diserahkan ke DPR, secara prosedural. Nanti kita lihat, yang bubar KPK atau PKS (Busyro tertawa kecil). Kan saya menjawab pernyataan si Fahri itu, “yang membubarkan KPK itu saya, bukan Marzuki Alie”.

Anda kan terlalu kritis dengan politisi DPR dan parpol. Pemilihan capim oleh DPR Januari 2015 nanti, anda yakin terpilih lagi ketimbang Roby Arya Brata?

(B): Saya meyakini dalam kaitannya dengan faith, dengan iman. Nggak pernah ada dalam hitungan saya meyakini sesuatu yang di luar konsep-konsep iman. Politik itu kan di luar konsep-konsep iman toh. Politik itu di luar diskursus tentang iman. Politik itu come and go, ya toh, fluktutif. Untuk apa, tanda petik mengimani. Saya akan meyakini sesuatu yang diyakini, sistem kepercayaan saya.

Soal kritis, DPR itu kan lembaga demokrasi, pengawas kan. Butuh ngga orang kritis? Kalau butuh orang kritis, saya siap bersinergi dengan DPR yang titahnya lembaga yang kritis itu. Saya orang yang menyadari saya harus kritis. Kalau lembaga negara tidak kritis termasuk KPK, ya untuk apa saya masuk KPK. Masuk KPK kok anteng-anteng. (Busyro tersenyum)

Kalau tidak terpilih? Buat saya kalau terpilih dan tidak terpilih bedanya tipis, tipis itu. Lahan untuk membangun negeri ini tidak hanya di KPK saja. Bahwa melalui KPK itu terasa istimewa, yes. Karena dia sebuah organisasi penegak hukum pemberantasan korupsi yang satu-satunya yang independen. Dan, itu sudah dilakukan dengan sangat sistemik oleh pimpinan KPK jilid pertama sampai sekarang ini.

Faktanya kan KPK nggak bisa sendiri. Dan selama ini KPK mengembangkan sinergitas dengan kekuatan masyarakat madani. Di posisi kekuatan masyarakat madani itulah saya bisa ber-KPK dalam bentuk yang lain. Jadi saya ngga akan berhenti ber-KPK itu.

Beberapa anggota Komisi III yang hadir saat uji kepatutan dan kelayakan menyebut KPK, atas penyampaian anda, lebih condong represif/penindakan dan lupa dengan pencegahan. Komentar anda? 

(B): Waktu itu kan saya sudah paparkan ada angka Rp 23,11 triliun pada 2013 sektor PNBP dari minerba. Di 2014 sektor minerba mentarget Rp 16 triliun kemudian KPK bisa memasukan Rp 28,4 triliun. Saya sampaikan loh. Terus dari 2005 sampai 2014 pencegahan penyelamatan dan penindakan itu bisa memberikan kontribusi uang itu Rp 249 triliun. Itu semuanya sebagian besar pencegahan. Dengan data yang saya sampaikan lewat layar itu, saya kira orang itu ngga faham tentang data yang saya sampaikan. 

Dalam catatan pemberitaan yang saya tulis, saat jadi ketua, KPK berhasil rampungkan penyelamatan uang negara lebih dari Rp 152,9 triliun di sektor migas lewat korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan) 2008-2011. Saat anda jadi wakil ketua, diselamatkan lebih dari Rp 50 triliun dari sektor minerba 2013-2014 dan Rp 6,7 triliun sektor alokasi gas bumi untuk pupuk 2013, masih lewat korsupgah. Banggakah anda dengan itu?

(B): Oh bangga. Bangga karena ada argumennya. Karena pencegahan itu efektif.

Kajian dan korsupgah KPK tentu tak hanya untuk selamatkan uang negara saja. Bagaimana dengan perbaikan tata kelola, sistem, dan pelayanan kementerian/lembaga terkait?

(B): Pencegahan itu kita menyelamatkan sekaligus memperbaiki sistem. Yang dilakukan KPK misalnya di sektor hutan, kita ada NKB dengan 12 K/L. Itu setelah diresmikan di istana negara oleh Pak SBY, itu kita bikin jadwal rencana aksi (renaksi) dan evaluasi dalam dua bulan. Sebelum dua bulan sudah kami tagih. Kalau sudah rampung kita undang di sini, paparan apakah sudah in line belum dengan orientasinya. Dan itu efektif perbaikan sistemnya dan tata kelola. Dan, orang-orang birokrat itu merasa senang karena terselamatkan.

Misalnya, bupati-bupati itu, andaikan kami tidak masuk lewat pencegahan minerba bagaimana. Nah sekarang 515 IUP ada yang sudah dicabut itu. Kalau kami langsung penindakan, berapa bupati yang bisa menjadi tersangka. Maka kami milih pencegahan. Kecuali ada bupati yang kami warning, dia ngga gubris, ha bisa kami kembangkan, dua alat bukti kena, kami eksekusi.
Di usia memasuki 12 tahun, KPK bisa mentersangkakan dan menciduk koruptor di antaranya anggota DPR/DPRD, menteri, jenderal polisi, gubernur, bupati, ustadz, kiai, tokoh agama lainnya hingga kalangan pengusaha. Bahkan kasus yang ditangani KPK di pengadilan conviction rate-nya 100%. Apa pesan anda bagi seluruh personel KPK pasca lengser?

Perteguh, perkuat proses-proses ideologisasi pemberantasan korupsi untuk membebaskan rakyat dari sistem kekuasaan, dari proses politik dan proses budaya politik yang korup.

Saat wawancara ini terbit, anda tentu sudah tak di KPK. Apa aktivitas yang anda lakukan pada Rabu (17/12), hari pertama dan seterusnya?

Kembali ke kampus (Busyro masih dosen tetap di UII Yogyakarta). Ada juga aktivitas lain pusat studi hak asasi manusia (PUSHAM) UII. Itu sudah ada 35 PUSHAM se-Indonesia, PTN dan PTS. Itu bisa di-inline-kan dengan pemberantasan korupsi itu. Karena korupsi itu bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

Yang Tersisa dari Kasus Migas Pasca Jero Wacik

Berbagai kalangan acap kali mengkritisi bahwa Ketua KPK Abraham Samad dan jajaran pimpinan Jilid III sekarang seperti koboi dan tukang mengumbar statemen di media atas kasus-kasus yang ditangani KPK. Namun bila dilihat dengan pikiran jernih, statemen itu hanya gaya penyampaian pesan semata.

Kalau diambil tiga kasus, maka pengumbaran itu terjadi sebagai akibat mereka telah melihat data dan bukti yang ditemukan penyelidik dan penyidik KPK. Ambil contoh omongan Abraham terkait penetapan tiga menteri aktif di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penetapan Andi Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Usai sarasehan budaya KPK, Polri, Kejagung, dan MA di Auditorium PTIK Mabes Polri, Jakarta, Jumat 30 November 2012, malam, Abraham mengatakan untuk penetapan tersangka Andi, Tuhan-lah yang akan membawa bukti kepada KPK dengan kerja keras penyelidik dan penyidik, "Kita sudah berupaya. Kita berharap nanti bukti-bukti itu dibawa ke KPK. Kan biasa kesulitan biar nanti Tuhan membawa bukti-bukti itu ke KPK."

Pada akhirnya, KPK meneken surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Andi pada 3 Desember 2012 dan diumumkan secara resmi tiga hari berikutnya.

Blunder yang terbukti kemudian yakni penetapan Suryadharma Ali selaku Menteri Agama sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari Rp 1 triliun di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran (TA) 2012- 2013.

Usai menghadiri acara KPK di Balai Kartini, Jakarta, 15 Mei 2014, Abraham menyatakan, tersangka kasus haji adalah, "Seorang petinggi di negeri ini. Pokoknya nanti satu-dua minggu ke depan." Spekulasi berkembang, benarkan itu Suryadharma Ali? Tujuh hari berselang atau 22 Mei 2014, KPK mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP itu.

Lekat dalam ingatan publik bahwa, Abraham melontarkan sinyal penetapan Jero Wacik selaku Menteri ESDM sebagai tersangka pemerasan. Selepas penandatangan MoU pengendalian gratifikasi KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kantor lembaga tersebut, 2 September 2013, Abraham mengirim sinyal penetapan Jero Wacik.

Abraham mengatakan, "Nanti akan kita naikan mungkin berupa peneriman yang dikategorikan pemerasan. Mudah-mudahan bisa selesaikan minggu ini, tapi saya belum bisa janji karena ada satgasnya. Tapi dalam waktu dekat lah." Satu hari berselang, dua pimpinan KPK Zulkarnain dan Bambang Widjojanto mengumumkan secara resmi status tersangka pemerasan Rp 9,9 miliar Jero. Sprindikanya, ternyata sudah ditandatangani 2 September.

Dua alat bukti permulaan yang cukup seperti tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lah yang menjadi dasar KPK untuk menetapkan Andi, Suryadharma, Jero dan tersangka-tersangka lainnya. Lalu dalam kaitan apa dengan kasus minyak bumi dan gas (migas), pertambangan, dan energi? Bagaimana pengungkapan mafia migas?

Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka patut diapresiasi dan disyukuri. Apalagi sebelumnya ada reli panjang pengembangan kasus migas. Mulai dari suap pengurusan tender migas dan kondesat di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), penetapan Waryono selaku selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) ESDM sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus.

Yakni, kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi dalam kegiatan-kegiatan di ESDM serta kasus dugaan korupsi pengadaan berupa penyelenggaraan sosialisasi energi, sepeda sehat, dan perawatan kantor setjen.

Berikutnya, penetapan Sutan Bhatoegana dalam kapasitas Ketua Komisi VII DPR sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan/atau gratifikasi pembahasan APBNP 2013. Serta Presiden Direktur Parna Raya Group dan PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap USD 522.5000 kepada terpidana Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini melalui terpidana Deviardi alias Ardi.

Tetapi, bila mengurai perjalan kasus suap pengurusan tender migas dan kondesat di SKK Migas maka masih banyak yang tersisa. Meski Rudi Rubiandini, Ardi, dan Komisaris Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) Indonesia Simon Gunawan Tanjaya sudah divonis ada tirai yang belum tersingkap. Artinya penetapan Jero Wacik bukan akhir dari upaya KPK membongkar mafia dan jaringan kartel “emas hitam” dan energi yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Dalam putusan Rudi, Ardi, dan Simon tidak hanya nama Sutan Bhatoegana yang disebut menerima suap dari ESDM atas pemberian Rudi. Di dalam amar putusan majelis menyatakan, Simon terbukti memberikan suap USD 900.000 dan SGD 200.000 atas perintah Direktur KOPL Singapura Widodo Ratanachaitong kepada Rudi melalui Ardi.

Bila menggunakan logika terbalik, putusan itu juga bisa diartikan Widodo terbukti memberikan suap. Karena bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan bukan hanya bukti penerimaan tapi juga bukti pemberian.

KPK berkali-kali menyatakan, Widodo yang berasal dari Malang, Jawa Tengah adalah otak penyuapan tersebut. Sayangnya, Widodo sudah berstatus warga negara Singapura sejak beberapa waktu lalu. KPK tidak bisa memproses yang bersangkutan dengan hukum Indonesia. Apalagi, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK-nya Singapura sudah memproses kasus itu. Penegasan ini pernah disampaikan Ketua JPU yang menangani perkara Simon, M Rum.

Meski begitu, dalam kesaksian Ardi di persidangan disampaikan bahwa uang USD 700.000 (dari keseluruhan USD 900.000) itu berasal dari Direktur Utama PT Zerotech Nusantara Febri Prasetyadi Soeparta yang dititipkan kepada Widodo untuk disampaikan kepada Rudi. Dalam sidang juga terungkap, uang yang diberikan Febri adalah hasil dari pemberian seorang pengusaha besar bidang energi di Indonesia. Ini adalah dua pekerjaan rumah (PR) KPK yang belum selesai sampai saat ini.

Masih dalam putusan Rudi dan Ardi. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan menerima pemberian suap atau hadiah berupa uang senilai SGD 600.000 dari mantan Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko (kini Plt kepala), USD 200.000 dari mantan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis Gerhard Marten Rumeser (kini staf ahli kepala), dan USD 50.000 dari mantan Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman.

Bila membalikan bahasa putusan tersebut maka jadinya adalah Johanes, Gerhard, dan Iwan memberikan uang suap kepada Rudi. Ketiganya sudah dijadikan tersangka oleh KPK? Jawabannya, belum.

Meski begitu, dalam sidang Rudi dan Ardi pun terungkap bahwa uang yang diberikan Johanes tersebut berasal dari pengusaha migas yang "bermain" di SKK Migas. Ciri-ciri dan perawakan sudah disampaikan Ardi, warna kulit putih dan keturunan Tiongkok. Siapa sang pengusaha itu? KPK yang harus menjawabnya.

KPK dalam mengungkap sesuatu kasus benar berdasarkan kesaksian. Tetapi tidak hanya itu saja. Karena kalau ada tuduhan pasti ada bantahan. Karenanya KPK tidak berhenti di situ. Sebagai penegak hukum KPK harus berdasarkan bukti lain atau bukti-bukti pendukung yang firm (kuat) yang kemudian dijadikan alat bukti kuat. Ini yang harus dicari.

Sidang Rudi dan Ardi ibarat pembuka untuk memasuki hamparan luas mafia migas dan energi. Dalam sidang dan putusan dua kawan karib itu pun terungkap ada bagi-bagi jatah di SKK Migas ke empat partai di Senayan. Ada partai merah, partai biru, kuning, dan hijau. Perusahaan yang dibawa politisi partai-partai tersebut digilir sebagai pemenang tender.

Dalam sidang terbuka lebar bahwa merah adalah PDIP, biru rujukan untuk Partai Demokrat, dan kuning adalah sebutan pengganti Partai Golkar. Sedangkan hijau belum terungkap. Siapa saja politisi partai-partai tersebut?

Dalam putusan Rudi dan Ardi juga tertuang bahwa selain ada pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk Sutan Bhatoegana sebesar USD 200.000, masih ada upeti lain untuk seluruh komponen Komisi VIII DPR. Upeti USD 190.000 yang diberikan Rudi atas permintaan Waryono dari perintah Jero Wacik, yang sebagiannya yakni USD 140.000 diterima 4 pimpinan, 43 anggota, dan sekretariat Komisi VII melalui staf Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana, Iriyanto Muhyi pada 28 Mei 2013.

Uang 140.000 dibagi empat pimpinan Komisi VII, yakni ketua dan wakil ketua sebesar USD 7.500. Untuk 43 anggota Komisi VII masing-masing USD 2.500. Adapun untuk sekretariatnya sebesar USD 2.500. Uang dimasukkan dalam amplop dengan kode di ujungnya, P untuk pimpinan, A untuk anggota, dan S untuk sekretariat. Uang itu untuk kebutuhan pembahasan APBNP 2013 ESDM di DPR. Tanda terima uang dari ESDM yang ditandatangani Iryanto sudah di KPK. Hanya Jero dan Sutan kah tersangkanya?

Di sini-lah muncul istilah “buka gendang” dan “tutup gendang” saat JPU memutar rekaman pembicaraan antara Rudi dengan Galaila Karen Agustiawan yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Pertamina Tbk. Uang buka gendang dari SKK Migas, tutup gendang dari Pertamina. Permintaan tutup gendang itu dilakukan Rudi atas perintah Jero Wacik. Karen emoh  dengan perintah itu. Sampai akhirnya dia tidak memenuhinya.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ardi dan Rudi ditambah kesaksian keduanya di persidangan pun terurai bahwa ada pemberian bukan hanya THR untuk Sutan atau upeti USD 140.000 untuk seluruh komponen Komisi VIII. Tersingkap jelas ada juga pemberian upeti untuk Badan Anggaran (Banggar) DPR. Rudi pernah memerintahkan Ardi membawa USD 42.000 ke Bogor saat rapat dengan Banggar, pada pertengahan 2013.

Upeti untuk Banggar makin kuat setelah Gerhard Marteen Rumesser menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ada permintaan USD 1 juta dari anggota Banggar sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun. Setelah dilakukan negosiasi panjang, kata Gerhard, disepakati yang akan diberikan hanya USD 500.00. Jhonny Allen sudah membantah. Selesai di sinikah kevalidannya? Seharusnya pun tidak.

Aliran upeti SKK Migas tak sampai di situ. Rudi menyatakan, sudah menjadi kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi SKK Migas bahkan saat masih bernama BP Migas ada pemberian SKK Migas untuk pejabat lainnya. KPK dalam penggeledahan di kantor SKK Migas pada Kamis 15 Agustus 2013, penyidik menyita satu buah amplop yang berisi satu buat amplop yang dipojok kanan terdapat tulisan tangan untuk Direktur Hulu Migas ESDM. Di dalamnya, terdapat dua puluh (20) lembar uang nominal USD 100 dollar atau total USD 2.000.

20 lembar uang itu memiliki nomor seri berurutan dan tidak berurutan. Di antaranya, KB 52476067 C, KB 52476068 C, KB 52476069 C, KB 52476070 C, KB 69456982 I, KB 47976209 B, HB 81724003 N, HF 20805958 D, KF 21752905 B, dan KH 04004836 A. Ini mengingatkan kita dengan USD 200.000 yang disita KPK dari ruangan Waryono Karno. Waryono pun sudah tersangka.

Sebenarnya, yang menjadi sapi perah Kementerian ESDM bukan hanya SKK Migas dan Pertamina. Sejumlah lembaga bidang energi, pertambangan, dan migas yang berada di bawah pengawasan ESDM turut menjadi korban. Uang ada yang dipergunakan untuk di ESDM ada juga untuk anggota Komisi VII. Apalagi Komisi VII DPR memiliki tugas berkaitan dengan proses lifting minyak untuk dituangkan di APBN/P.

Tak sampai di situ saja. Kesaksian Ardi dalam BAP yang disampaikan dalam persidangan pun berusaha menyingkap rahasia dugaan keikutsertaan Istana, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, anak bungsu Presiden SBY.

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis pelatih golf ini bahkan menyampaikan Widodo Ratanachaitong sebagai pengusaha migas punya hubungan dengan tiga pihak itu. Ini juga terekam dalam sadapan perbincangan telpon Widodo dengan Ardi. Dipo dan Ibas sudah membantah tidak terlibat dan tidak ada hubungan dengan Widodo.

Koordinator Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, masyarakat tentu mengapresiasi KPK atas penetapan Jero Wacik sebagai tersangka meski agak terlambat. Sebetulnya, ujarnya, banyak kalangan yang sudah memprediksi dan berharap bahwa Jero terlibat dan layak jadi tersangka dalam kasus-kasus di ESDM. Dia menilai kasus mark up dan pemerasan atau permintaan upeti adalah hal yang biasa saja dan wajar dilakukan di kementerian ini. Pasalnya, Kementerian ESDM bekerja dan berhubungan dengan bidang-bidang investasi dan pendapatan negara hingga ratusan triliun.

"Maka potensi-potensi untuk mendapatkan uang hasil pemerasan itu sangat besar. Nah, artinya wewenang yang dimiliki dalam hal perizinan, tender, menetapkan cost recovery, dan sebagainya, itu sangat terbuka," kata Marwan seperti dilansir KORAN SINDO, Senin (8/9/2014).

Kalau memang sudah ada target untuk mencapai angka tertentu dalam produksi energi yang disertai ada atensi (permintaan) ditambah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di tangan oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab, lanjutnya, maka orientasinya adalah perburuan rente. Itulah yang pada akhirnya dilakukan Jero. Dia berharap kasus ini bisa dikembangkan pada bidang-bidang lain untuk kasus-kasus lain, serta siapa saja pihak yang terlibat. "Tidak hanya sekadar dari dana DOM ini," tandasnya.

Di sisi lain, UU Nomor 22/2001 tentang Migas pun membuka celah terjadi sogok menyogok. Dalam UU itu tertuang bahwa Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) atau perusahaan minyak harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR RI (Komisi VII). Kita tahu bahwa di SKK Migas saat ini ada 53 K3S yang terdaftar dan sering mengikuti rapat shipping coordination (shipcord) dengan SKK Migas dan PT Pertamina Persero. Urusannya tentu saja soal uang. Korupsi kebijakan dan suap ini mampukah bisa diungkap?

Itu baru bagian hulu dan ranah kebijakan saja yang terungkap, dan juga belum terungkap. Belum urusan hilir atau distriubusi migas. Kalau menyimak kasus dugaan suap Presiden Direktur Parna Raya Group dan PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon dan dihubungkan dengan sepak terjang Parna Raya Group di bidang hilir maka bisa jadi KPK akan mengungkap urusan hilir ini.

Anak perusahaan Parna Raya Group yakni PT Surya Parna Niaga (SPN) adalah distributor ratusan ribu bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi kepada nelayan. Ini berdasarkan kesepakatan Badan Pangatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan PT SPN. KPK bisa masuk urusan hilir dari kesepakatan dan penyaluran BBM. Apalagi, bila mampu mengungkap sepak terjang Parna Raya Group dalam urusan hilir ini. Siapa tahu, dalam sidang Artha Meris yang rencananya minggu kedua September ini bisa mengungkap fakta baru.

Hingga kini urusan hilir ini tidak bisa dituding ada permainan mafia. Karena KPK dan penegak hukum lain belum mengungkap dan menemukan bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Asas praduga tak bersalah mesti dikedepankan. Meski begitu, dalam sangkaan KPK dan  putusan Rudi Ardi tertuang bahwa, anak perusahaan Parna Raya Group yakni PT KPI sudah terungkap menginginkan Rudi selaku Kepala SKK Migas mengeluarkan rekomendasi penurunan harga gas yang rencananya ditujukan ke Menteri ESDM. Ini bisa saja dijadikan patokan.

"Maka kasus SKK Migas, terkait Rudi Rubiandini kemudian ESDM dengan Pak JW (Jero Wacik) yang terkahir dan sebelumnya juga, itu bagian-bagian dari pengembangan penyelidikaan dan penyidikan yang kami letakan dalam kesadaran dalam menelisik di manakah aspek-aspek struktural dari mafia migas ini. Yang sejak dulu menjadi isu publik. Kasus JW dengan irisan-irisan dan belahan-belahannya itu selalu dijadikan pola untuk mencari, mengembangkan, mendalami di lubang-lubang mana punya aliran-aliran dan punya kaitan-kaitan. ... Nanti dari sidang itu terungkap," kata Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas, di Gedung KPK, Jumat (5/9/2014) malam.

Ya, sejumlah kalangan baik pengamat, pelaku, dan akademisi bidang energi jelas sudah mewanti-wanti masyarakat dunia sejak bertahun-tahun lamanya. Banyak negara kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, acap kali mengeksploitasi dan mengeruk kekayaan tersebut hanya untuk memperkaya segelintir orang. Emas hitam yang mengepul menjadi kotoran setan ini pada ghalibnya membuat korupsi tumbuh subur dan salah kelola. Pada akhirnya mengakibatkan mayoritas penduduknya miskin. Serta, sering kali mengalami kelangkaan bahan bakar dan energi.

Mudah-mudahan pernyataan KPK baik dari pimpinan maupun juru bicaranya tidak sekedar ucapan. Publik tentu berharap kalimat, "Kasus SKK Migas dan ESDM masih dikembangkan. Jika ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup akan ditetapkan, siapapun. Catat !!!" dan "kasus SKK Migas bisa bongkar korupsi di bidang sumber daya alam dan energi" bukan tong kosong nyaring bunyinya.

Apalagi sumber daya alam dan energi masuk dalam bagian road map KPK 2011-2025 yang disusun saat pimpinan KPK Jilid III. Bidang ini masuk dalam national interest yang harus diselamatkan.

Mampukah KPK mengungkap semua yang tersisa di atas tadi? Layak ditunggu ketajaman pisau penyidikan lembaga antikorupsi tersebut.