JAKARTA - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah menyusun stretegi pencegahan kebocoran rencana anggaran di DPR RI. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan kesekjenan DPR.
Road map dan grand strategy pencegahan baru saja dirampungkan KPK. Rencananya tahapan sosialisasinya akan dilakukan di internal KPK. Strategi yang telah disusun tersebut tidak dimaksudkan untuk mengutak-atik kewenangan DPR dalam penyusunan anggaran. "Jangan lihat ke arah sana, kita lihat sistem duli," tutur Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di Gedung DPR kemarin.
Menurut Zulkanaen, pencegahan korupsi dalam alokasi anggaran sangat menitik beratkan pada ketertiban pengajuan anggaran yang terjadi selama ini di DPR. Sehingga, untuk mencegah kebocoran alokasi butuh strategi tepat. "Saya kira perencanaan anggaran selama ini memang perlu pencegahan," tegasnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi menilai road map ini merupakan kebutuhan. Strategi yang disusun KPK tersebut sebagai konsekuensi dari rencana kerja lembaganya untuk memberantas korupsi yang terjadi pada sistem birokrasi pemerintahan dan lembaga. Penyusunan strategi ini berawal dari kunjungan Ketua DPR RI Marzukie Ali di KPK beberapa waktu lalu. "Itu kan awalnya karena Pak Marzukie pernah ke sini berbicara soal itu," jelas Johan.
Johan melanjutkan, strategi pencegahan kebocoran anggaran ini akan melibatkan kesekjenan DPR. Menurutnya kerjasama itu sebagai konsekunsi keberadaan anggaran di kesekjenan. Meski demikian, Johan belum bisa menjamin penanggulangan kasus-kasus kebocoran anggaran yang nanti terjadi di DPR. "Paling tidak itu kan untuk mencegah," kata Johan.
Untuk melengkapi strategi yang telah dibuat oleh pihaknya, Johan melanjutkan, bahwa KPK akan serius mengkaji sistem penganggaran di DPR dengan aparatur kesekjenan. Jika dari sistem pengalokasiannya terindikasi korupsi, maka KPK akan mengusulkan perubahan sistem anggaran ke pimpinan DPR. "Kan bisa dicegah dengan merubah sistem pengajuan dan pengadaan anggaran yang bermasalah," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyambut baik upaya pembuatan strategi pencegahan oleh KPK. Dalam pandangannya, pencegahan kebocoran dan korupsi anggaran di DPR lebih baik dari menuntaskan perkara. "Kia harus dukung bersama-sama langkah ini," kata Ray.
Ray menyarankan bahwa KPK dalam strategi pencegahan kebocoran tersebut, sangat perlu untuk membuat daftar kesesuaian anggaran yang diajukan di DPR dengan perhitungan pasar. Harga tersebut disusun KPK untuk membuktikan kejelasan fakta lapangan dengan keinginan DPR. "Itu salah satu wilayah yang bisa dimasuki oleh KPK. Karena kalau KPK nanti hanya duduk rapat dengan DPR maka akan susah melacak penyalahgunaan wewenang," tegasnya. .sabir
Liputan 23 Februari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar