PEMERINTAHAN MAHASISWA

Oleh: Sabir Laluhu*

Tulisan ini dimuat di Jurnal Populer PLURALITA AVICENNA (HMI CAB. CIPUTAT) Edisi Perdana Volume 1 Nomor 1, Tahun I; November-Desember 2011

Mahasiswa, sebuah komunitas yang hadir menyertai nafas aktivitas setiap kampus baik sekolah tinggi, akademi, institut, maupun universitas. Dus, denyut nadi kampus digerakkan dengan kehadiran mereka. Meski demikian, keberadaan komponen lain seperti para dosen, satpam, pekerja rumah tangga, pekerja kebersihan, dan lain-lainnya tidak bisa dinafikan.

Kehadiran mahasiswa menjadikan kehidupan keluarga besar mahasiswa dan aktivitas kemahasiswaan di dalamnya ibarat rumah yang menaungi mereka. Rumah untuk berteduh, rumah untuk bersenda-gurau, rumah untuk berdialektika, rumah untuk berorganisasi, rumah untuk mengembangkan kreatifitas, rumah untuk menciptakan saling pengertian, dan rumah untuk menjalin cinta, kasih, dan sayang selayaknya sebuah keluarga.

Demikian pula akktifitas kemahasiswaan yang digerakkan oleh mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (selanjutnya akan disebut dengan UIN Jakarta). Tapi, UIN Jakarta pernah merasakan sengatan volt listrik tegangan tinggi NKK/BKK lewat senat. Sengatan senat yang berasal dari pemerintah pada masa itu membungkan suara keras mahasiswa/i. Walau demikian, mahasiswa/i di masa itu meninggalkan jejak dan relief sejarah sebagai kaum intelektual yang indah dipandang, dibicarakan, dan dinikmati hingga hari ini.

Namun, bekas luka sengatannya tidak dapat dihilangkan. Garis-garis bekas sengatannya menyayat tubuh kreatifitas, membungkan suara, dan menghilangkan daya kreatifitas dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa disusun oleh, dari pemerintah, rektorat, dan dekanat, untuk mahasiswa. Aumannya terhenti bersamaan dengan bergulirnya gerakan reformasi 21 Mei 1998, tapi tidak berhenti hingga hari ini.

Mahasiswa UIN Jakarta melalului aktivis, organisatoris, dan intelektual angkatan 1998 dengan kejernihan hati mendirikan Keluarga Besar Mahasiswa UIN Jakarta pada 29 November 1998 dengan sistem pemerintahan mahasiswa Students Government (SG) dengan keterlibatan partai mahasiswa sebagai fasilitator untuk memilih para wakil di lembaga eksekutif dan legislatif pada pemilihan umum raya kampus (Pemira). Pemilihannya bahkan berbeda dengan sistem senat. Jika senat tanpa kehadiran partai dengan menggunakan hak pemilihan oleh ketua kelas hanya satu suara, maka SG pemilihan dengan satu insan satu suara. Bahkan SG berjalan tanpa surat keterangan untuk pencalonan diri individu dari pemangku kebijakan di setiap jajaran kampus – jurusan, dekanat, dan rektorat - seperti sistem senat.

Ibarat memasuki alur labirin nan panjang dan mesin waktu, sistem senat ingin dihidupkan kembali oleh pemangku kebijakan kampus ‘tertinggi'. Di setiap pertemuan dengan perwakilan-perwakilan mahasiswa dari fakultas, UKM, dan partai, mereka seolah bernostalgia. “Kalau jaman kami dulu kami bisa melaksanakan senat …, cobalah dilaksanakan seperti itu.” Nostalgia ini ingin ditularkan di saat SG telah memasuki usia 11 tahun (1998-2011).

Jika salah satu permasalahannya adalah konflik, maka manusia adalah sumber konflik. Setiap kehadiran dan aktivitas mereka akan selalu terjadi konflik antar satu dengan yang lainnya, bahkan pada sistem yang dijalankan oleh mahasiswa/i; senat dan SG.

Lalu…

Memaksa bukanlah tindakan tepat, saling menyalahkan bukan jalan terbaik. Tetapi dialog dengan inklusif adalah jalan terbaik bagi penyelesaian masalah yang melilit sistem pemerintahan mahasiswa dalam kampus kita tercinta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan melibatkan pemangku kebijakan kampus dan mahasiswa. Karena, setiap masalah pasti bisa dibicarakan.[]

* Pemimpin Redaksi Pluralita Avicenna dan
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Ciputat

MENGGUGAT POLITIK DINASTI

Oleh : Sabir Laluhu (Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Ciputat 2011-2012)

Semenjak reformasi 1998 hingga hari ini, ruang publik terbuka untuk siapa saja. Arus dan aliran keterbukaan informasi, komunikasi, dan demokrasi-politik menguntungkan masing-masing warga negara untuk mengekspresikan diri. Reformasi ini terjadi dengan sangat menginginkan terjadinya empat perubahan mendasar yaitu: penyelenggaraan negara lebih demokratis, transparan, akuntabilitas tinggi, dan good governance-clean government; terjadinya perubahan mental bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan persaudaraan; penyelenggaraan otonomi daerah; dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik.

Selain empat perubahan itu, amanah reformasi juga menghendaki tercapainya tujuh tuntutan reformasi: amandemen UUD 1945; penghapusan dwi fungsi ABRI; penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM; pemberantasan KKN; desentralisasi dan hubungan adil pusat-daerah; mewujudkan kebebasan pers; dan mewujudkan kehidupan demokrasi.

Pada tahap inilah ruang demokrasi Indonesia mengakibatkan terjadinya demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, sehingga melahirkan banyak partai politik yang berjibaku guna mendapatkan simpati, suara, dan massa yang lebih banyak demi mencapai kekuasaan baik dalam tataran legislatif maupun eksekutif. Contoh paling jelas dengan adanya dua kali pemilihan umum (Pemilu), tahun 1999 dan 2004. Keterbukaan akses dan keran demokrasi juga menguntungkan masyarakat baik sebagai individu, kelompok, organisasi, maupun keluarga untuk masuk sebagai anggota atau kader partai politik dan calon eksekutif-legislatif.

Keterlibatan Keluarga dan Politik Dinasti
Tentang keterlibatan masyarakat dalam politik, masyarakat tidak boleh alergi terhadap politik, artinya umat harus paham politik. Tetapi kita juga harus memahami the limit of politics. Dalam politik ada batas-batas yang harus dipahami. Jika pengertian dan batas-batas politik tidak dipahami akan menimbulkan kerugian, pengurangan sumber daya manusia, dan pembiayaan pada bidang-bidang lain yang bersifat nonpolitik dalam kehidupan umat (Azyumardi Azra, 2000).

Keluarga merupakan sebuah awal dari kehidupan dan partisipasi dalam masyarakat. Faktor keluarga adalah sebuah fakta penting yang sangat mempengaruhi keterlibatan dalam ranah politik. Keterlibatan ini bisa dimulai untuk memberikan pengertian dan saran, hingga menjadi keluarga besar sebagai aktor politik. Keterlibatan keluarga besar dalam politik menciptakan iklim politik kerajaan – politik dinasti - dengan memasukan, mengikutsertakan, dan melanggengkan anggota keluarga (murni ataupun besan) sebagai aktor politik, kader, dan pemimpin dari tingkatan RT hingga Presiden.

Secara sepintas hampir tidak ada hubungannya antara politik dan dinasti. Politik terlahir dari sisitem demokrasi dengan kekuasaan di tangan rakyat, sedangkan dinasti lebih banyak disematkan dalam sistem imperial kerajaan/monarki yang kekuasaannya di tangan garis keturunan keluarga. Meski demikian, jika kita bercermin dengan implementasi proses demokratisasi Indonesia, politik dinasti ini sudah terjadi. Tidak heran kita mengenal ‘Dinasti Kayu’, ‘Dinasti Jalan’, ‘Dinasti Kelurahan’, ‘Dinasti Jawara’, hingga ‘Dinasti Pengusaha’ yang berakar hampir di seluruh garis struktur kekuasaan baik partai politik maupun pemerintahan.

Politik dinasti (keluarga) terwujud sebagai akibat dari hadirnya anggota-anggota keluarga dalam ranah politik (dinasti-dinasti politik). Keterlibatana anggota-anggota keluarga dalam politik memang tidak perlu dipersalahkan sepenuhnya. Namun, jika dinasti-dinasti politik ini masuk atau menjadi kader partai dan difasilitasi sebagai pemangku kebijakan dalam struktur kekuasaan-pemerintahan tanpa skil dan kemampuan yang mumpuni atau keilmuan yang sesuai dengan bidangnya, maka hal ini tidaklah dibenarkan. Bukankankah akan hancur suatu urusan (bangsa) jika urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya?.

Menurut Mohammad Hatta, azas liberalisme Barat yang diadopsi - hingga hari ini - dalam pelaksanaan proses demokratisasi di Indonesia membangunkan kapitalisme modern dan imperialisme perekonomian dan politik. Hatta melanjutkan, demokrasi politik bersifat manipulatif atau memutarbalikkan azas yang baik seperti kedaulatan rakyat menjadi alat untuk menindas rakyat (Zulkifli Suleman, 2010). Manipulatisasi demokrasi politik pada prinsipnya akan mengakibatkan no trust society.

Sebagai contoh, menjelang Era Reformasi bergejolak, telah terjadi gelombang no trust society kepada Dinasti Cendana. Seluruh masyarakat Indonesia meyakini bahwa keluarga Cendana telah menciptakan dan menjalankan politik dinasti dengan memasukan anggota keluarga pada struktur kekuasaan dan kepemilikan terhadap aset-aset negara. No trust society akhirnya menggulingkan politik dinasti ini pada gelombang aksi reformasi 21 Mei 1998.

Penyelewengan Orientasi
Meski kepercayaan masyarakat kepada politik dinasti telah berkurang dengan tumbangnya status quo Dinasti Cendana, kelanggengan politik dinasti kembali terjadi mulai Pemilu (1999 dan 2004), pemilihan gubernur, pemilihan bupati/walikota hingga pemilihan ketua rukun tetangga (RT).

Politik dinasti yang mengambil ruang dalam euphoria reformasi lebih mementingkan kepentingan keluarga dan atau kelompok - anggota keluaga, besan, menantu, teman, kolega - kepentingan masyarakat dan bangsa dikesampingkan. Kondisi ini memang sangatlah memprihatinkan, betapa tidak beberapa praktik politik dinasti yang dijalankan oleh dinasti politik saat ini mengakibatkan pengangguran meningkat, perilaku KKN dan penyakit sosial kian marak, eksploitasi sumber daya alam tak terkendali, penyelewengan aset negara-daerah semakin marak, kepatuhan kepada hukum rendah, sendi-sendi demokrasi kurang dihargai, dan pudarnya etika kehidupan berbangsa.

Nilai etis (etnical values) merupakan sebuah nilai yang terkandung dalam perilaku yang didasarkan kepada rasionalitas, nilai kemanusiaan, dan kesadaran moral. Sebagai pemegang amanah rakyat, hakikatnya orientasi kebijakan diarahkan pada pemenuhan hak kesejahteraan rakyat secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan nasab kekeluargaan, kolega, dan patronase. Nilai etis politik diharapkan mampu menggabungkan antara teologi rasional dan teologi tradisional dalam tindakan politik. Indikasinya adalah intuisi (intuitif) kepada akhlak, etika, dan moral tanpa menafikan rasionalitas dalam manjalankan perbuatan politik.

Namun pada sisi berbeda, saat ini orientasi kebijakan yang terlahir dari kekuasaan politik dinasti dan dinasti politik menciptakan imperium yang sangat berakar dan menggurita dalam struktur kekuasaan yang susah disentuh oleh hukum apalagi masyarakat awam. Kondisi yang hampir sama seperti sebelum Era Reformasi.

Pada praktiknya politik yang dilakukan oleh para elit politik dan pelaksana kebijakan publik tidak mencerminkan tanggungjawab kepada publik atau masyarakat luas. Kebijakan yang diambil, diputuskan, ditetapkan, dan dijalankan dan atau beberapa kasus yang terjadi segala sesuatu ukuran yang dipakai adalah kebenaran politik berdasarkan penilaian rasionalitas untung rugi di antara kelompok dan keluarga mereka. Sedangkan publik terkadang harus bingung dan tidak mendapatkan efek positif dari kebijakan, kasus yang terselesaikan, dan even demokrasi politik – pusat dan daerah – pada pemilihan eksekutif dan legislatif.

Penyelewengan orientasi oleh pelaksana politik dinasti terlihat jelas pada keinginan – meski terselubung – tercapainya kekuasaan, kekayaan, eksistensi, dan kelanjutan hidup dinasti tersebut. Orientasi keinginan ini menjadikan para aktor politik dinasti sebagai pelacur politik dan kekuasaan.

Sehingga guna menyikapi penyelewengan, setiap anggota masyarakat hendaknya mampu menjadi pengawas, pemantau, dan pengontrol perilaku-perilaku politik dinasti yang menyimpang dari etnical values kesejahteraan rakyat. Pun demikian, jika sebuah pesta demokrasi seperti pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah (gubernur dan walikota/bupati) akan dilaksanakan, maka perlu kiranya masyarakat menjadi pemilih cerdas dan cerdas memilih agar tidak terjadi penyelewengan orientasi.

MENILIK PERJALANAN BANGSA DAN MERAJUT NASIONALISME BARU MENJELANG HUT RI KE-66

Oleh: Sabir

Menilik perjalanan Indonesia memang tidak mudah membalikan telapak tangan. Indonesia sebagai sebuah bangsa telah melalui lika-liku, intrik dan fenomena dalam perjalanannya membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat diakui oleh masyarakat dunia internasional.

Pada 17 Agustus 2011 (besok), terhitung sejak proklamasi kemerdekaan, Bangsa Indonesia telah menginjak usia ke-66. Selama lebih dari setengah abad usianya, bangsa ini telah melalui fase krusial. Pada hari-hari ini, Bangsa Indonesia dihadapkan pada kompleksitas masalah yang membutuhkan penanganan segera, terpadu dan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Apakah ketika Bangsa Indonesia menginjak satu abad (100 tahun), Indonesia masih mampu menjaga kondisi dan keutuhan seperti sekarang ini?.

Proses Kebangsaan
Mengenai proses kebangsaan Indonesia, kita bisa mengaitkan dengan tiga pendekatan ‘teori klasik’. Pertama, Indonesia ataupun bangsa-bangsa lain di manapun juga hadir dan eksis karena adanya corak atau pengalaman bersama dengan merasakan adanya perasaan senasib sepenanggungan. Bangsa Indonesia memiliki kesamaan sejarah, khususnya mulai ari penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian masa-masa awal kemerdekaan dan pembangunan.

Kedua, sebuah bangsa hadir dan eksis bilamana terdapat “common enemies” (musuh bersama), yang pada masa lalu berupa kolonialisme dan imperialisme secara fisik, sehingga lebih kongkrit dan nyata. Pada masa kini, musuh bersama telah demikian kompleks dan abstrak, tidak jelas sosok dan wujudnya. Kita relatif lebih kesulitan untuk menentukan siapa musuh bersama itu. Ironisnya, kerap musuh bersama tersebut hadir di tengah-tengah kita tanpa kita sadari keberadaanya.

Ketiga, eksistensi dan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia dapat dilihat dari perspektif “nation state”. Perspektif ini ditandai dengan posisi dan peran pemerintah, yang bertugas memberikan pelayanan bukan beban kepada warga Negara. Disini kita melihat bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga pasca Orde Baru bahkan Reformasi, praktiknya masih jauh dari tujuan bangsa.

Kalau melihat tiga indikator di atas, maka tidak salah jika banyak pihak yang meragukan eksistensi Indonesia yang utuh, damai dan sejahtera di masa depan.

Nasionalisme Baru
Paham kebangsaan yang mendasari pada konsepsi dasar identitas Indonesia, pada setiap zaman memiliki tuntutan dan tantangan tersendiri. Aktualisasi paham kebangsaan terus diuji oleh kompleksitas tantangan zaman. Tatkala Indonesia diyakini tengah dalam kondisi terpuruk akibat krisis multidimensional, paham kebangsaan juga tetap dipercaya sebagai faktor utama yang mempersatukan Indonesia. Dari sinilah diyakini, bahwa paham kebangsaan bukan suatu yang bersifat statis, melainkan senantiasa dinamis dan dialektis.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Kenyataannya, sepanjang kehadirannya tidak semua pilihan yang diambil selalu mengalami keberhasilan dan kegagalan. Semua merupakan pengalaman yang tiada nilainya bagi bangsa Indonesia. Paham kebangsaan telah memberikan peluang bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri dalam menggapai cita-cita, keadilan dan kemakmuran.

Pilihan-pilihan yang diambil dalam konteks penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara acapkali tidak mudah untuk dilakukan. Perbedaan kepentingan, orientasi maupun ideologi bisa menjadi faktor yang menyebabkan kesepakatan bersama menjadi sulit untuk dicapai.

Konsepsi dasar Indonesia yang terus berproses dalam pembentukan nation and character building, menegaskan perlunya kontruksi atas visi masa depan, membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tepat bagi upaya perwujudannya. Jadi proses “menjadi Indonesia” belumlah selesai dan akan terus berkembang.

Dari sinilah semakin disadari perlunya Nasionalisme Baru: sebuah cara pandang yang lebih komprehensif, bahwa persoalan kebangsaan tidak lepas dari dimensi permasalahan internal dan eksternal. Secara internal, kita dapat memerinci lebih lanjut ke dalam identifikasi permasalahan bangsa. Demikian pula secara eksternal, kita segera mengaitkannya dengan tantangan globalisasi.

Nasionalisme Baru juga bermakna bahwa yang telah terjadi di masa lalu dan sebagai bagian dari sejarah bangsa, merupakan moral yang berharga untuk diambil pelajaran bagi upaya kesinambungan, bangsa hari ini dan masa depan. Sebagai bangsa kita harus menyerap energi kebaikan masa lalu, kemudian menghimpunnya kembali dan dengan strtegi baru yang disemangati oleh nasionalisme baru, maka masa depan bangsa akan ditentukan. Nasionalisme baru, realistis dalam memandang pelbagai persolan, demikian juga kita mampu memunculkan upaya solutif untuk mengatasi persoalan.

Nasionalisme Lama cenderung bercorak emosional, tidak rasional, sloganistik, reaktif dan konfrontatif. Masih melekat dalam ingatan kita era Kepemimpinan Soekarno yang senantiasa menekankan slogan perlawanan atas neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, maka Soekarno berujar: “Inggris kita linggis, Amerika kita seterika”, “Malaysia bonekanya kaum Imperialis (AS dan Inggris)”. Nasionalisme yang dikemukakan Soekarno adalah bentuk dari nasionalisme lama, yang heroic dan konfrontatif.

Nasionalisme Baru lebih bersifat realistif, mengedepankan pertimbangan rasional, bersifat komprehensif, solutif, menomorsatukan aspek kualitas sumberdaya manusia dan kemampuan untuk berkompetisi, khususnyanya di arena global-di tengah derasnya arus globalisasi dunia.

Nasionalisme Baru, tetap merupakan cerminan dari kebangsaan atas dasar nasionalistis yang didasarkan pada kepentingan bangsa. Nasionalisme Baru lebih menekankan kerja-kerja dan aktivitas yang produktif. Produktivitas dicapai, karena adanya kualitas sumberdaya manusia yang ada, dan itulah yang menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Secara tidak langsung, dengan demikian nasionalisme Baru memberikan jaminan bagi kesejahteraan bangsa secara luas.

KEMENANGAN IGO, KEMENANGAN NEGERI RAJA-RAJA

Oleh: SABIR LALUHU*

Semua berawal enam minggu lalu (sebelum Agustus 2010) di ruang tamu kos-kosan saya di Ciputat Tangerang Selatan Banten. Pada saat itu setelah penat beraktifitas dengan aktifitas kampus, bersama teman-teman, saya menyaksikan acara di layar kaca. Teman saya menggantikan chanel siaran ke RCTI. Mata ini tidak memperdulikan seluruh kontestan yang tampil di panggung Indonesian Idol.

Saya menganggap seluruh kontestan yang tampil dan pagelaran Indonesian Idol 2010 biasa-biasa saja, mungkin karena diri ini belum mengetahui, satu kontestan dari tanah Ambon. Saya tidak tertarik menyaksikannya. Di lain sisi, bagi saya nama-nama para juara Indonesian Idol di setiap tahunnya selalu tenggelam beberapa bulan atau beberapa tahun setelah meraih juara.

Usai menyaksikan pagelaran itu salah satu teman mengatakan, bahwa satu dari lima kontestan lima besar tersebut berasal dari Ambon dan memiliki kulitas suara yang lumayan bagus. Saya tidak mempercayai ucapannya. Tapi didorong rasa penasaran untuk membuktikannya, diri ini berguman 'minggu depan saya harus menonton lagi pertunjukan tersebut.

Satu minggu setelahnya, saya menyaksikan tahap empat besar. Salah satu kontestan yaitu Igo (Elicohen Christellgo Pentury) ternayata membawakan lagu Enggo Lari, lagu yang dipopulerkan oleh Yopie Latu, penyayi nasional yang berasal dari tanah Ambon. Lagu Enggo Lari sudah saya dengar sejak kecil di ambon. Hati ini berguman 'ini pasti nyong ambon'. Meski sedikit lupa, akhirnya diri ini bernyanyi mengikuti kemerduan suara Igo.

Apa yang saya perkirakan tidak meleset sedikitpun. Comment dari agnes monica 'kamu hebat memilih lagu dari daerah kamu yang orang kebanyakan tidak tahu' dan pernyataan Erwin Gutawa yang menyebutkan penyanyi-penyanyi asal Maluku/Ambon yang berkibar di blantika musik nasional, seperti Melly Goeslow, Harvey Malaiholo, Yopie Latu dan Glenn Fredly memperkuat perkiraan ini.

Mulai saat itu saya memutuskan untuk terus menyaksikan penampilan Igo di panggung Indonesian Idol 2010 melalui layar kaca. Memberi dukungan dan do'a untuk kemenangannya.

Dua tahun lalu, pada pagelaran Indonesian Idol 2008, Ambon pernah menempatkan salah satu putra terbaiknya dalam bidang tarik suara, Wilson, yg lolos ke grand final. Sayang, perjuangannya kandas oleh Rini sebagai Juara Indonesian Idol 2008.

Pada tahun itu Igo mencoba peruntungannya pula, namun segudang harapannya kandas di tahap eliminasi. Tahun 2008, seolah kelam bagi keduanya untuk melambungkan nama negeri raja-raja ini dalam kontes Indonesian Idol. Sebuah kegagalan yang menyisakan duka bagi masyarakat Maluku secara umum, dan masyarakat Ambon secara khusus.

Belajar dari kegagalan
Perlu ditekankan bahwa, jika ditempatkan dalam komunikasi antarpribadi, menyanyi atau melantunkan suara yang berirama merupakan sebuah upaya penyampaian pesan dengan menggunakan variasi vokal kepada komunikan (pendengar atau pemirsa) sehingga mereka terhibur. Beberapa ahli paralinguistik berpendapat, variasi vokal akan sangat dinikmati oleh telinga dan terasa nyaman didengar oleh orang lain tergantung pada kualitas suara, ciri vokal, pembatasan vokal dan pemisahan vokal.

Menurut Trager, seorang pakar paralinguistik, mengklasifikasikan paralinguistik menjadi dua bagian besar, pertama kualitas suara dan kedua vokalisasi. Aspek pertama, kualitas suara seseorang ditentukan oleh rentang titi nada (pembesaran dan pengecilan suara), kontrol vokal melalui bibir, kontrol suara melalui celah bibir, kontrol titi nada, kontrol artikulasi, kontrol irama, gaungan dan memiliki tempo atau waktu jeda. Aspek kedua, vokalisasi ditentukan oleh karakteristik vokal, jenis vokal dan pemisahan vokal atau suara (Dr. Alo Liliweri, M.S., 2007).

Selain itu menurut hemat penulis, faktor pengalaman, usia, pengendalian emosi dan kemampuan mengontrol suasana adalah penentu kematangan vokalisasi, kematangan kualitas suara dan menghibur komunikan (pendengar, audiens atau pemirsa).

Kegagalan Igo pada eliminasi tahun 2008, memberikan kesempatan baginya untuk mendirikan grup band bersama teman sejawatnya guna menambah jam terbang, mengasah pengalaman, mematangkan variasi vokal, mematangkan kualitas suara dan memperkaya upaya penguasaan suasana baik ruang maupun kontak diri dengan komunikan.

Dari segi pengendalian emosi, usia yang semakin bertambah memberikan motivasi terhadap pengendalian emosinya. Namun yang paling penting adalah nilai keluruhan tradisi lokal dan kebudayaan lokal Maluku yang memberikan kontribusi terpenting terhadap pengendalian emosinya. Hal ini dipelajari dari keluarga, teman sejawat, sekolah, lingkungan sekitar dan masyarakat.

Satu ungkapan dari film 'Batman Begin' coba penulis kutip, Mengapa kita (manusia) terjatuh? Supaya kita belajar untuk bangkit. Igo 'terjatuh' saat tahap eliminasi Indonesian Idol 2008, supaya Igo bangkit menjadi superstar.

2010 sebagai Tahun Maluku
Tahun 2010 pagelaran Indonesian Idol kembali dilaksanakan, Igo yang kembali mengikuti audisi akhirnya lolos sebagai utusan Ambon Manise. Olehnya, Ia berhak untuk menginjakkan kaki di panggung gemerlap Indonesian Idol 2010 di Jakarta dan berkompetisi dengan 18 orang utusan dari daerah lainnya. Perjalanan di panggung tersebut bukan tanpa hambatan. Tawa, tangis, haru dan sedih adalah perasaan yang menyertai perjalanannya. Berbagai kritikan dari dewan juri tak bisa disebutkan satu persatu.

Hal itu tidak menggoyahkan usaha, harapan, cita dan niat yang telah ditanamkan dalam dirinya. Menjelang empat besar hingga babak grand final Indonesian Idol 2010, kemampuan mengontrol suasana, performance, kualitas suara dan vokalisasi Igo mendapat apresiasi positif dari seluruh warga Indonesia dan dewan juri. Charly vokalis ST12 yang menjadi juri tamu pada saat 'ST12 Edition' berlinangan air mata dan terkesima saat Igo melantunkan dua lagu, Saat Terakhir dan Putri Iklan.

Akhirnya bersama tiga juri lainnya Erwin Gutawa, Agnes Monica dan Anang Hermansyah dengan kompak mengatakan 'Igo, malam ini milik kamu'.

Tidak sampai disitu, pada edisi 3 besar menuju grand final seluruh juri selalu mengatakan kepadanya, 'Igo, malam ini milik kamu'. Bahkan hingga sebelum pengumuman pemenang, dari empat juri tetap mengakui kualitas Igo. Tapi, dua diantaranya, Agnes Monica-Erwin Gutawa memilih Igo dan Rossa-Anang Hermansyah memilih Citra sebagai pemenang. Saat itu, untaian do'a terus berkumandang dari lubuk hati pendukung keduanya. Termasuk untaian do'a tiada henti dari sanubari penulis.

Namun, tepat Minggu 8 Agustus pukul 00.00 WIB atau pukul 02.00 WIT, panggung Indonesian Idol bergetar, Central Park Jakarta bergemuruh, tanah Ambon bersuka cita saat Daniel selaku Master Ceremony (MC) mengumumkan, 'Indonesian Idol 2010 adalah IGO'. Kemenangan Igo seolah menjadi sebuah puncak selebrasi umumnya masyarakat Maluku dan khususnya masyarakat Ambon. Karena pada saat bersamaan, sebuah even internasional yaitu Sail Banda 2010 sedang digelar di negeri raja-raja ini.

Kemenangan Igo seolah mentahbiskan, ini adalah kemenangan Maluku, ini adalah kemenangan Ambon. Ambon bukan lagi spesialis runner up, tapi Ambon adalah juara.
Semoga putra Ambon ini tetap eksis di blantika musik Indonesia mengikuti beberapa penyanyi-penyanyi sukses asal Ambon/Maluku. Membawa harum nama daerah dan masyarakat negeri raja-raja. Tiga kata khusus untuk Igo. "Ale memang batu".

*Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MALUKU; SEBUAH REALITAS YANG (HAMPIR) TERLUPAKAN

Oleh: SABIR LALUHU*

“Indonesia Tanpa Maluku Bukanlah Indonesia.” (Bung Karno)

Merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak bahwa Indonesia sebagai sebuah nation-state (negara-bangsa), terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain. Sehingga secara sederhana negara-bangsa Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat multikultural.

Namun dipihak lain, realitas multikultural yang bersumber dari daerah-daerah yang mengintegrasikan diri kedalam negara-bangsa ini terkadang seolah terlupakan oleh pemerintah pusat. Dan salah satu daerah penyusun Indonesia yang hampir terlupakan adalah Maluku.

Bagi orang Maluku, hampir keseluruhan, pasti sudah mengenal tarian Bambu Gila, Tari Lenso, Keindahan Pantai Natsepa-Liang, Batu Capeo hingga makanan khas Maluku; Papeda. Mungkin hanya cengkeh dan pala yang sudah ‘terakreditasi’ sebagai hasil alam Maluku nomor satu di Dunia. Tetapi realitas hasil kebudayaan, keragaman pariwisata dan kekayaan alam tersebut hanya dikenal oleh warga Maluku semata bukan dikenal secara nasional. Tidak satupun dikenal secara nasional atau internasional. Bahkan hasil kebudayaan Maluku belum diakui sebagai kekayaan budaya Indonesia secara nasional.

Gaung tarian Bambu Gila dan Tari Lenso dikalahkan oleh Tari Jaipong, Tari Pendet atau Batik yang kini jadi seragam nasional para pegawai pemerintahan. Keindahan alam Maluku dikalahkan gaung perkenalan dan promosinya secara nasional dan internasional oleh Pulau Bali. Dari segi makanan, gaung Papeda pun tak terdengar ke seantaro Nusantara.

Sail Banda 2010 dan Upaya Permohonan Maaf Pemerintah Pusat
Sebagai sebuah realitas, Maluku dalam buku ‘Sejarah Indonesia Modern 1200-2008’ karya M.C. Ricklefs digambarkan bahwa semenjak tahun 1630 M, Maluku adalah bagian integral Indonesia yang sangat diperhitungkan baik dari sisi kebudayaan, keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam (pala dan cengkeh). Bukan hanya itu, Maluku merupakan penyumbang cita rasa Indonesia yang tidak dapat dilupakan oleh para penjajah baik Belanda maupun Jepang.

Pra kemerdekaan, Maluku menempatkan duo pahlawannya Kapitan Pattimura dan Cristina Martatiahahu beserta rakyat Maluku pada zaman mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang terus berusaha bersatu dalam satu kesatuan negara-bangsa Indonesia. Maka jelas ungkapan Bung Karno dipermulaan tulisan ini tidaklah perlu diragukan lagi keabsahannya. Maluku adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia.

Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya – yang kemudian diikuti era reformasi – kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak akhir 1997 mengakibatkan terjadinya krisis kultural dan nilai-nilai keluhuran tradisi daerah di dalam kehidupan bangsa dan negara hingga ke dalam tatanan daerah Maluku.

Pasca konfilk tahun 1999, Maluku dan seluruh kepulauan di sekitarnya mulai bersolek dan mempercantik diri hingga hari ini. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Maluku adalah sebuah komunitas yang ramah, memiliki budaya multietnis-multikultural, daerah yang aman, tenteram dan damai.

Pelaksanaan even internasional Sail Banda 2010 yang berlangsung satu bulan penuh sejak 12 Juli hingga 17 Agustus, merupakan satu inisiatif positif pemerintah yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata dan perlu diapresiasi, terutama kepada pemerintah pusat.

Menurut Dr. Aji Sularso, MMA Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti yang pernah ditulis oleh salah satu koran nasional, bahwa pelaksanaan even Sail Banda 2010 bertujuan mempercepat pembangunan kawasan Maluku.

Mengapa baru sekarang pemerintah pusat menyadari tentang penting membangun Maluku?
Sail Banda 2010 yang terdiri dari tujuh kegiatan utama dan sepuluh kegiatan pendukung yang memiliki visi-misi: Making Maluku As East Gate Indonesia, Creating The Best Sailing Passage, Developing Potential of Marine and Fisheries of Maluku for People's Welfare, dan Promotion World Class Tourism Destination, merupakan sebuah ajang atau cara permohonan maaf secara halus pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat Maluku yang hampir terlupakan selama beberapa dasawarsa.

Komunikasi antar Semua Elemen
Komunikasi merupakan setiap proses pertuakaran informasi, gagasan dan perasaan. Proses itu meliputi informasi yang disampaikan tidak hanya secara lisan dan tulisan, tetapi juga dengan bahasa tubuh, gaya maupun penampilan diri, atau menggunakan alat bantu di sekeliling kita untuk memperkaya pesan (Hybels dan Weafer II, 1992).

Jika ditempatkan dalam pelaksanaan komunikasi, Maluku adalah sebuah pesan komunikasi yang sangat indah dan harus disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik daerah dan paling penting yaitu pemerintah pusat. Hal itu dilakukan dengan tetap berpegang teguh bahwa proses penyampaian Maluku sebagai pesan diintegrasikan ke dalam satu kesatuan. Sebagai sebuah pesan, Maluku harus dan tetap mendapat porsi yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Apalagi, khususnya dalam bidang kebudayaan.

Kebudayaan Maluku jangan sampai ditempatkan lebih rendah dan mendapatkan sedikit porsi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyampaiannya kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia Internasional.
Perlu ditekankan bahwa sesungguhnya tradisi lokal dan kebudayaan lokal Maluku sarat akan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Oleh karena itu, berbagai upaya komunikasi perlu dan terus dilakukan oleh masyarakat Maluku, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal itu dilakukan agar Maluku sebagai sebuah realitas integral Indonesia tidak terlupakan.

Sehingga, proses penyampaian informasi dan gagasan tentang Maluku sebagai sebuah pesan komunikasi merupakan sebuah langkah tepat untuk memahami dan menganalisis seberapa jauh keterlibatan kita dalam membangung Maluku. Pun demikian, proses penyampaian Maluku sebagai sebuah pesan jangan terhenti hanya pada satu metode, cara, media atau satu even; Sail Banda 2010. Akan tetapi proses tersebut dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.


Artikel ini pernah terbit di Koran Ambon Ekspres, Jum'at 6 Agustus 2011
*Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

LOKOMOTIF MASA DEPAN KEBUDAYAAN

Oleh: Sabir*

Kebudayaan yang merupakan sebuah hasil dari pergulatan pemikiran, kebiasaan dan perbuatan di masa lalu ternyata tidak diam sehingga menjadi jati diri bangsa. Ia bergerak, bergulir dan selalu berkembang sesuai dengan keberadaan aktor pelaksana dari masa lampau hingga masa kini bahkan masa yang akan datang.

Jika kita melihat dalam satu tahun ke belakang beberapa peristiwa yang merongrong kekayaan kebudayaan Indonesia terasa menyesakan dada. Beberapa di antaranya pengakuan Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange dan penggunaan Tari Pendet pada promosi oleh Malaysia. Padahal keseluruhan kebudayaan tersebut merupakan hasil pergulatan emosional, intelektual dan ideologis yang diciptakan, dibangun dan diperjuangkan bersama bertahun-tahun oleh para leluhur Indonesia. Mengapa ini bisa terjadi?

Pengklaiman yang dilakukan oleh saudara lama Indonesia tersebut tidak bisa disalahkan sepihak. Sebagai warga negara yang arif, hendaknya kita berani mengevaluasi terhadap keadaan/kekurangan bangsa dan apa yang telah dilakukan kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dan pemuda sebagai salah satu komponen masyarakat juga harus mengakuinya sebagai bagian dari kesalahan mereka.

Pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan suatu bangsa tidak akan pernah terlepas dari kontribusi seluruh komponen masyarakat. Salah satu komponen yang tidak dapat dilupakan kontribusinya adalah pemuda. Pemuda merupakan sosok penting yang dinamis dan enerjik, memiliki peluang lebih luas dan merupakan lokomotif masa depan bangsa di seluruh lini kehidupan.

Pada konteks inilah posisi dan peran pemuda sebagai lokomitif masa depan kebudayaan Indonesia setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama yang diperlukan guna membangun bangsa sebagaimana yang diutarakan Robert R. Corkhuff dalam metode pertumbuhan pribadi (bagi pemuda) untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya, yaitu:
 Menyelidiki dimana kedudukan anda dalam dunia anda;
 Mengerti dimana kedudukan anda dalam hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai; dan
 Melangkah dari kedudukan dimana anda ke tujuan yang anda inginkan.

Tiga sifat kepribadian tersebut akan terlaksana jika pemuda mampu membarengi dengan 5 (lima) sikap mendasar:
 Empati, pemuda hendaknya memposisikan diri dan merasakan/berempati terhadap segala permasalahan bangsa, khususnya empati dan sesnsivitas kebudayaan;
 Otentik atau asli, mengakui kelemahan dalam diri dan bangsanya, tapi berusaha menutupinya dengan skill, intelektual dan potensinya demi pembangunan dan masa depan tanah air;
 Respek, merespon secara langsung kondisi negara dan memberikan pemecahan masalah dan kontribusi terbaik dengan kemampuan yang dimilikinya;
 Konfrontasi/berhadapan atau bertatapan, berani mengevaluasi terhadap keadaan/kekurangan bangsa dan apa yang telah dilakukan kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan;
 Perwujudan diri, sebagai seorang calon pemimpin masa depan hendaknya produktif dan mandiri terlepas dari kepentingan pribadi, golongan dan berbagai macam pihak yang akan merugikan rakyat, negara bahkan agamanya meskipun pada akhirnya pemuda bukanlah pihak yang diuntungkan dengan hal tersebut.

*Artikel pernah terbit di Rubrik SUARA MAHASISWA, Koran SINDO, 30 Oktober 2009

GOOD GOVERNANCE DALAM HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

Oleh: Sabir*

A. Pengertian Good Governance (GG)
Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

Pembicaraan tentang GG tidak bisa lepas dari isu transformasi government, karena dulu yang lebih populer adalah government, bukan governance. Dulu negara (pemerintah) dianggap maha kuat (omnipotent) dan juga dipraktikkan di muka bumi ini. Ilmu politik juga punya dua perspektif utama yang menganggap penting pemerintah. Yang satu adalah perspektif institusional yang mengkaji tentang lembaga-lembaga negara termasuk pemerintah sebagai lembaga (bukan proses dan interaksi), yang lainnya adalah perspektif sistem yang berbicara tentang proses politik yang melibatkan pemerintah secara seimbang dan harmoni.

Namun untuk ringkasnya Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.

B. Prinsip-prinsip Good Governance
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

C. HMI Sebagai Organisasi
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yaitu organisasi mahasiswa yang diprakarsai berdirinya oleh Lafran Pane dan didukung 14 orang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam) lainnya, didirikan di Yogyakarta 14 Rabiulawal 1366 H/ 5 Februari 1947, yang kedudukan pengurus besarnya di Jl. Diponegoro 16 Jakarta Pusat.

Sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar sekaligus tertua di Indonesia, HMI senantiasa bergelut dengan dinamika kesejarahan bangsa ini. Karena memiliki kuantitas anggota dengan mekanisme kaderisasi tersendiri, HMI niscaya melahirkan banyak kader yang memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam kancah kebangsaan, kader-kader HMI senantiasa mewarnai. Begitu pun di banyak bidang kebangsaan lainnya.

Sebagai sebuah organisasi mahasiswa, HMI memiliki tujuan, pemikiran, misi dan karakteristik, yaitu:
1)Tujuan: ketika pertama kali didirikan tanggal 5 februari 1947, tujuannya adalah:
"Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
Dan, Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam."
2)Pemikiran HMI: teritegrasinya antara pemikiran keislaman dan keindonesiaan di atas titik temu Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.
3)Karakteristik HMI: yang dimaksud dengan karakteristik HMI adalah sesuatu yang sejak awal kelahirannya sudah melekat pada dirinya dan selalu menyertai perjalanan hidup HMI sehingga mampu membiaskan nuansa-nuansa yang actual. Karakteristik inilah yang membedakan HMI dengan organisasi lainnya.

Dari berbagai dokumen organisasi seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), nilai-nilai dasar perjuangan (NDP), Tafsir Asas, Tafsir Tujuan, Tafsir Independensi, maka karakteristik HMI mengandung prinsip-prinsip:
 Berasaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunah.
 Berwawasan keindonesiaan atau kebangsaan.
 Bertujuan, terbinanya lima kualitas insane cita di dalam pribadi seorang mahasiswa yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kemanusiaan (Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT).

 Bersifat Independen.
 Berstatus sebagai organisasi mahasiswa.
 Berfungsi sebagai organisasi kader.
 Berperan sebagai organisasi perjuangan.
 Bertugas sebagai sumber insani pembangunan bangsa.
 Berkedudukan sebagai organisasi modernis.

D. Pelaksanaan Good Governance dalam HMI
Governance tidak sama dengan government (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga, tetapi governance adalah proses kepemerintahan dalam arti yang luas. Jon Pierre dan Guy Peters, misalnya, memahami governance sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. Berpikir tentang governance, demikian Jon Pierre dan Guy Peters, berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan ekonomi dan masyarakat, serta bagaimana mencapai tujuan-tujuan bersama.

Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Govermance) menuntut setiap pejabat publik baik politis maupun birokrasi, wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku, dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Agar pata pejabat publik dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja mereka dalam memberikan layanan pub;lik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan publik, kontrol efektif terhadap mereka merupakan suatu keharusan. Kontrol yang bersifat internal maupun eksternal harus dikelola dengan baik dan profesional, agar tindakan yang menyimpang dari etika administrasi negara (Mal-administrasi) dan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dan dilakukan tindakan koreksi secepatnya.

Sehingga akuntabilitas kinerja mereka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat memenuhi tuntutan dan harapan publik. Hal yang lebih penting adalah penyelenggaraan "“Good Governance"”dapat segera bisa diwujudkan (Joko Widodo, 2001 : iv).

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan (dalam organisasi yang lebih kecil dari pemerintahan negara, seperti HMI) bahwa good governance sebagai proses kepemerintahan, memiliki relevansi dengan kepentingan dan kebijakan public (anggota organisasi) agar mampu mencapai tujuan bersama.

Dalam melihat pelaksanan good governance dalam HMI, perlu adanya analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance yang telah disebutkan di atas:
1. Partisipasi Anggota HMI
Semua anggota yang telah sah menjadi kader dalam tubuh HMI mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Perlu dipahami lagi bahwa dalam HMI terdapat tingktan anggota, Anggota Muda, Anggota Biasa, Anggota Kehormatan. Kesemuanya memiliki partisipasi dan aspirasi yang menyeluruh berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara utuh. Baik dalam kegiatan ataupun pengambilan keputusan organisasi.
2. Tegaknya Supremasi Hukum
Mengenai penegakkan hukum, dalam ART HMI pasal 10 dijelaskan tentang skorsing dan pemecatan. Pada pasal 10 (a) anggota dapat diskors/dipecat jika: (2) bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI.
3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.
Proses organisasi dan informasi ke-HMI-an dapat diakses oleh seluruh kader HMI. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Rapat Harian, Rapat Bidang, Rapat Anggota Komisariat, Konferensi Cabang, dan lain sebagainya. Semua proses organisasi tersebut juga disertai dengan pertanggungjawaban kegiatan organisasi (laporan pertanggungjawaban) yang memungkinkan transparansi dari pelaksanaan kegiatan.
4. Peduli pada Stakeholder
HMI memiliki struktu pimpinan Pengurus Besar (PB), Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Pengurus Cabang, Koordinator Komisariat dan Pengurus Komisariat. Selain itu juga terdapat Majelis Konsultasi di semua tingkatan. Seluruh Lembaga tersebut melayani semua pihak yang berkepentingan dalam arti seluruh kader HMI di seluruh Indonesia.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang menjembatani kepentingan-kepentingan kader yang berbeda-beda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi seluruh kader HMI. Konsensus tersbut tertuang dalam AD/ART HMI yang menjadi panduan hukum seluruh kader HMI.
6. Kesetaraan
Semua kader HMI mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses organisasi dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga-lembaga profesi seperti: Korps HMIwati (KOHATI) yang bergerak dalam bidang perempuan, Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Lapemi), Lembaga Pendidikan Islam (Lapenmi), Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam, Lembaga Seni Islam, di HMI Cabang Ciputat terdapat Teater Tonggak.
8. Akuntabilitas
Pertanggungjawaban para pengurus dilakukan sesua dengan tingkatannya. Jika PB HMI, maka pertanggungjawaban kepengurusan disampaikan pada Kongres. Jika Pengurus Cabang pertanggungjawabannya dilakukan dalam Konferensi Cabang. Jika Pengurus Komisariat pertanggungjawabannya disampaikan pada Rapat Anggota Komisariat. Selain itu terdapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada masing-masing kegiatan, baik pada Rapat Harian, Rapat Bidang maupun lainnya.
9. Visi Strategis
Visi strategis HMI tertuang dalam pasal 4 Anggaran Dasar (AD) HMI yaitu: Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.


DAFTAR PUSTAKA

HMI Cabang Ciputat, Modul Latihan Kader (LK) 1, (Jakarta: 2006)

Pierre, Jon dan Peters, Guy, Governance, Politics and the State (London: MacMillan Press, 2000)

Sitompul, Agussalim, Prof. DR. H., Sejarah Perjuangan HMI, dipresentasikan dalam LK I HMI Komfakda Cabang Ciputat, Jumat 09 Mei 2008

http://astaqauliyah.com/2007/02/04/indonesia-hmi-dan-krisis-kepemimpinan-kita/

http://ranahdamai.org/content/view/45/29/

http://wijiwintarsihh.wordpress.com/2008/10/30/good-government/

http://www.ireyogya.org/sutoro/mengkaji_ulang_gg.pdf